PortalMadura.Com, Sumenep – Para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep diminta konsisten mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerja masing-masing.
Hal itu disampaikan Wabup Sumenep Ach. Fauzi, Selasa (22/12/2020).
Dia meminta para pimpinan OPD benar-benar melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuannya, untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Orang nomor dua di Kota Keris ini memaparkan, untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran agar tercipta pemerintahan yang berorientasi pada hasil, Pemkab Sumenep melalui SAKIP memfokuskan pada lima prioritas. Meliputi perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja organisasi.
“Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Diterangkan, nilai SAKIP Pemkab berlogo kuda terbang ini terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tercatat, pada 2014 Pemkab Sumenep mendapat nilai 53,40 dengan predikat CC. Kemudian tahun 2015 nilainya 50,50 dengan predikat CC.
Namun nilai SAKIP sempat turun pada tahun 2016 menjadi 50,14 dengan predikat CC. Setelah itu kembali naik pada 2017 dan mendapatkan nilai 60,12 dengan predikat B. Sedangkan pada 2018 nilai SAKIP Pemkab Sumenep terus naik menjadi 67,58 dengan predikat B.
Terakhir, pada 2019 nilai SAKIP naik 1,8 dari sebelumnya. Yakni 68,50 dengan predikat B. “Kami berharap masyarakat ikut mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program reformasi birokrasi. Utamanya dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata penulis buku Saatnya Move On ini. (*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
