PortalMadura.Com, Bangkalan – BEM KM (Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mengibarkan bendera hitam dan menggunakan payung hitam sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi demokrasi tanah air saat ini.
Atribut nuansa serba hitam tersebut juga melambangkan wujud perlawanan mahasiswa terhadap para pihak yang merusak keharmonisan dan kondusifitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Seruan moral keprihatinan BEM KM UTM terhadap situasi NKRI ini dituangkan dalam pernyataan sikap demokrasi tanpa intervensi, berlangsung di taman kampus rektorat UTM.
Presiden Mahasiswa (Presma) UTM, Moh. Anis Anwari mengatakan, dalam situasi saat ini, mahasiswa harus hadir untuk mengingatkan lebih intens kepada para penguasa, agar nalar kekuasaan bisa dijalankan dengan lebih sehat dan bersih.
“Seraya kita berharap akan terus muncul perbaikan situasi politik kenegaraan yang lebih kondusif menuju pemilu damai di tahun 2024,” ungkap Moh. Anis Anwari, dalam rilisnya diterima PortalMadura.Com, Sabtu (10/2/2024).
Pihaknya menegaskan, apa yang dilakukan Presma UTM adalah murni gerakan moral untuk meluruskan demokrasi dan atas dasar keresahan mahasiswa melihat situasi bangsa saat ini.
Ia pun memastikan bahwa gerakan Presma UTM tidak ditunggangi pasangan calon (paslon) manapun.
“Jika ada pihak yang kemudian mengatakan kegiatan ini tidak bermakna, maka dengan jelas kami pastikan bahwa gerakan kami adalah penting untuk disuarakan, sembari berharap ada perbaikan kondisi demokrasi negeri ini,” tandasnya.
Berikut Pernyataan Sikap BEM KM UTM Kabinet Aksara Juang ‘Demokrasi Tanpa Intervensi‘
1. Mendesak pemimpin negara dan koleganya agar bersikap tegas dan netral dalam jalannya kontestasi Pemilu 2024, dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas politik 2024.
2. Penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas.
3. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu di jalankan tanpa intervensi, intimidasi, dan tanpa ketakutan.
4. Demokrasi Pro Rakyat dan seluruh instrumen negara digunakan untuk sepenuhnya kepentingan rakyat.
(*)
