PortalMadura.com- Sebanyak 150 tenaga honorer Non Database BKN atau kategori R4 dari Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, bertolak ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa nasional di depan Istana Negara, Senin (21/7/2025). Mereka mewakili ribuan honorer R4 dari berbagai profesi di Sumenep, seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Rombongan berangkat secara bertahap sejak Sabtu (19/7/2025) malam, menggunakan tiga unit bus. Mereka bergabung dengan ribuan honorer R4 dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non Database BKN (R4) Indonesia.
“Kami ini sudah puluhan tahun mengabdi, tapi sampai sekarang status kami belum jelas karena tak masuk database BKN,” ujar Rini Antika, Sekretaris Jenderal Aliansi R4 Indonesia sekaligus tenaga kesehatan asal Sumenep, Minggu (20/7/2025).
Rini menjelaskan bahwa jumlah honorer R4 di Sumenep mencapai 5.642 orang. Mereka selama ini bekerja tanpa pengakuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), meskipun telah bertahun-tahun mengabdikan diri di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.
“Kami berangkat bukan untuk membuat keributan, tapi untuk menagih janji dan meminta keadilan dari negara,” tegasnya.
Dalam aksi nasional ini, para honorer membawa tiga tuntutan utama kepada pemerintah:
Hak afirmasi bagi yang gagal seleksi CPNS, seperti yang diberikan kepada honorer dalam database BKN.
Regulasi afirmasi bagi honorer R4 yang gagal atau tidak bisa ikut seleksi karena tidak tersedia formasi.
“Banyak dari kami yang gagal ikut seleksi bukan karena tak mampu, tapi karena formasinya memang tidak ada,” kata Rini.
Menurut Rini, aksi ini digelar sebagai langkah terakhir setelah berbagai audiensi dengan DPR RI dan sejumlah kementerian belum membuahkan hasil konkret. “Kami sudah mengadu ke DPR dan kementerian, tapi tak ada keputusan yang pasti. Sekarang saatnya kami bersuara langsung ke Presiden,” ujarnya.
Mereka juga menuntut Presiden untuk menjalankan amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, khususnya terkait pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK.
Diperkirakan sekitar 20.000 peserta dari berbagai daerah dan latar belakang profesi, seperti guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, dan petugas keamanan (pamdal), akan ikut dalam aksi ini.
Massa dijadwalkan berkumpul di Masjid Istiqlal sejak pukul 07.00 WIB sebelum melakukan long march menuju Istana Negara.
Rini menegaskan bahwa aksi ini merupakan gerakan independen tanpa dukungan partai politik maupun DPR. Biaya keberangkatan ditanggung oleh masing-masing peserta dari daerah asal, melalui patungan sukarela mulai dari Rp5.000 hingga Rp500.000 per orang.
“Transportasi dan konsumsi ditanggung masing-masing peserta. Kami tidak menerima bantuan dari pihak manapun,” tutupnya.
