PortalMadura.com-Pelaksanaan Pragaan Fair 2025 yang digelar di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura, kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya menuai kritik karena didominasi pelaku UMKM dari luar daerah, kini muncul persoalan baru terkait ketidakjelasan struktur kepanitiaan dan minimnya transparansi dari pihak penyelenggara.
Sejumlah panitia yang dikonfirmasi oleh media ini pada Sabtu hingga Minggu (2–3/8/2025) mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa sosok yang bertindak sebagai ketua pelaksana kegiatan. Beberapa di antaranya menyebut nama Ahmad Fikri, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Pragaan, sebagai penanggung jawab utama.
“Iya, Ahmad Fikri yang jadi Sekcam itu, sekarang jadi ketua,” ujar salah satu anggota panitia yang enggan disebutkan namanya, Minggu (3/8/2025).
Namun, klaim tersebut justru diperumit oleh pemberitaan media lokal lain yang menyebut nama Badrul Akhmadi sebagai ketua pelaksana. Ketidakkonsistenan informasi ini memperkuat dugaan bahwa kepanitiaan acara berjalan tanpa struktur yang jelas dan tertata.
Sumber lain dari tim panitia mengungkapkan, komunikasi dengan jajaran Kecamatan Pragaan sangat terbatas. Ia menyebut pihak kecamatan terkesan tertutup dan tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang mekanisme kerja, anggaran, maupun pembagian tugas.
“Staf Kecamatan Pragaan ini terkesan tertutup, tidak transparan,” kata sumber tersebut. Ia menambahkan, dalam rapat-rapat koordinasi sebelum acara, panitia hanya ditekankan untuk memberikan kontribusi swadaya, baik dalam bentuk tenaga maupun dukungan administratif, tanpa penjelasan rinci dari pihak kecamatan.
Kondisi ini semakin memicu pertanyaan publik, terutama setelah sebelumnya diberitakan bahwa sekitar 80 persen peserta berasal dari luar Kecamatan Pragaan, sementara pelaku UMKM lokal justru terpinggirkan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Camat Pragaan, Indra Hermawan, dan Sekretaris Kecamatan, Ahmad Fikri, sejak Sabtu (2/8/2025), baik melalui pesan singkat maupun panggilan telepon. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan respons.
Tidak hanya itu, permintaan wawancara langsung dan klarifikasi resmi dari kantor kecamatan juga tidak mendapat tindak lanjut. Sikap bungkam ini memperparah kecurigaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan acara yang diduga tidak inklusif dan minim akuntabilitas.
Pragaan Fair 2025 digelar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pembangunan daerah, yang seharusnya menjadi ajang promosi potensi lokal, terutama produk UMKM dan budaya masyarakat setempat. Namun, kenyataan yang terjadi justru dinilai kontra produktif.
Warga dan pelaku usaha lokal berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan resmi, serta mengevaluasi pelaksanaan acara di masa depan agar lebih transparan, adil, dan berpihak pada masyarakat Pragaan sendiri.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kecamatan Pragaan atau Dinas terkait terkait polemik ini.
