PortalMadura.com- Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah realisasi anggaran dalam APBD 2025 tercatat masih sangat rendah. Hingga awal Agustus 2025, penyerapan anggaran baru mencapai Rp1,1 triliun atau 44 persen dari total APBD sebesar Rp2,6 triliun.
Angka ini dinilai belum optimal, terutama karena saat ini sudah memasuki pertengahan triwulan ketiga. Akhmadi Yasid, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, menegaskan bahwa idealnya realisasi APBD harus sudah melebihi 50 persen pada periode ini.
“Saat ini serapan APBD terbilang masih minim, padahal kita sudah memasuki semester kedua. Waktu yang tersisa hingga akhir tahun hanya empat bulan,” ujarnya, Rabu (6/8/2025).
Yasid menilai rendahnya penyerapan anggaran mencerminkan lemahnya kinerja eksekutif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program. Ia menyebut kondisi ini ironis, terutama dalam belanja modal yang baru terealisasi 17 persen.
Dari total anggaran belanja modal sebesar Rp139 miliar, baru Rp24 miliar yang terserap. Padahal, belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
“Belanja modal ini yang mendorong konsumsi dan menyerap tenaga kerja. Jika lambat direalisasikan, dampaknya terhadap ekonomi lokal akan terhambat,” tegas politikus dari Fraksi PKB tersebut.
Yasid mendesak Bupati Sumenep untuk segera menekan jajaran OPD agar bekerja lebih serius dan mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan. Ia menekankan bahwa optimalisasi penyerapan anggaran bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat.
“Semakin besar realisasi anggaran, semakin besar pula perputaran ekonomi di masyarakat. Pada gilirannya, ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumenep, Edy Rasiyadi, belum dapat dimintai keterangan. Beberapa upaya konfirmasi melalui sambungan telepon tidak mendapat respons.
DPRD berharap Pemkab segera menyusun strategi percepatan, termasuk evaluasi kinerja OPD dan percepatan proses lelang proyek yang masih tertunda. Tanpa langkah tegas, dikhawatirkan banyak anggaran akan terancam tidak terserap hingga akhir tahun.
Pantauan di lapangan, sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan desa dan irigasi masih belum dimulai, meski anggaran telah dialokasikan sejak awal tahun. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dengan sisa waktu yang terbatas, tekanan terhadap Pemkab Sumenep untuk segera bertindak kian meningkat. DPRD menyatakan akan terus memantau progres penyerapan anggaran dalam rapat-rapat kerja mendatang.
