PORTALMADURA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai NasDem, Nessy Kalviya, resmi mengemban amanah baru di parlemen untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029 setelah menjalani pelantikan pada Selasa (18/8/2026).

Pelantikan politisi perempuan asal Lampung ini merupakan mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) untuk menggantikan almarhum Tamanuri, anggota DPR RI yang tutup usia pada Maret 2026 lalu. Nessy membagikan momen pengucapan sumpah jabatannya tersebut secara langsung melalui akun Instagram resminya, @nessy_must.

Kiprah Nessy menuju Senayan berakar dari capaian perolehan suaranya pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Saat itu, ia sukses mengamankan peringkat kedua perolehan suara terbanyak di internal Partai NasDem untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II.

Profil dan Latar Belakang Pendidikan

Lahir di Teluk Betung, Lampung, pada 20 Agustus 1978, Nessy Kalviya memiliki rekam jejak akademis yang solid di bidang pendidikan tinggi. Ia menyelesaikan studi sarjana (S1) di Universitas Lampung, sebelum kemudian melanjutkan dan meraih gelar magister (S2) dari Universitas Bandar Lampung.

Jejak Profesional dan Politik

Sebelum memantapkan langkahnya di panggung politik nasional, Nessy telah mengantongi berbagai pengalaman profesional di dunia usaha dan kelembagaan. Ia pernah menjabat sebagai staf pegawai di LBT Universitas Lampung pada periode 2001–2003.

Karier manajerialnya terus berkembang saat memimpin Teknik Jaya Konsultan sebagai Direktur pada 2005 hingga 2010. Selain itu, istri mantan Bupati Lampung Tengah, Mustofa, ini juga memegang posisi Direktur di Sulthan Tenda selama rentang waktu 2008 sampai 2023.

Di ranah kontestasi politik daerah, nama Nessy Kalviya bukanlah figur baru. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu, ia sempat maju bertarung sebagai calon Bupati Lampung Tengah dengan menggandeng Imam Suhadi sebagai pasangannya.

Kini, berbekal pengalaman manajerial serta basis dukungan politik yang kuat di Lampung, Nessy siap menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPR RI hingga akhir masa bakti 2029 mendatang.