Resmi Diumumkan! Daftar Kenaikan UMP 2027 di 17 Provinsi: Bali Melonjak 42,15 Persen, Jakarta Tembus Rp6,13 Juta

Avatar of PortalMadura.com
Resmi Diumumkan! Daftar Kenaikan UMP 2027 di 17 Provinsi: Bali Melonjak 42,15 Persen, Jakarta Tembus Rp6,13 Juta

portalmadura.com – Sebanyak 17 pemerintah provinsi di Indonesia resmi mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 tepat pada batas akhir penetapan, Sabtu (21/11/2026). Kebijakan upah minimum terbaru yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 ini menunjukkan disparitas kenaikan yang mencolok antarwilayah, dengan Provinsi Bali mencatat lonjakan tertinggi sebesar 42,15 persen dan DKI Jakarta memegang nilai nominal tertinggi di angka Rp6.136.941 per bulan.

Pemerintah Provinsi Bali menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan, bertambah Rp1.351.828 dibandingkan ketetapan tahun 2026 yang berada di level Rp3.207.459. Gubernur Bali Wayan Koster mengambil keputusan tersebut setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi serta aspirasi serikat pekerja setempat. Selain UMP, Pemprov Bali juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) khusus sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan atau lebih tinggi Rp85.620 dari upah minimum provinsi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengesahkan kenaikan UMP ibu kota sebesar 7,10 persen atau bertambah Rp407.065 dari sebelumnya Rp5.729.876 menjadi Rp6.136.941 per bulan. Penetapan tersebut tertuang secara resmi dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.

Lonjakan signifikan juga terjadi di Jawa Barat setelah Gubernur Dedi Mulyadi meneken Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 yang menaikkan UMP sebesar 29,44 persen atau Rp682.399 menjadi Rp3.000.000 per bulan. Dedi menjelaskan bahwa sejumlah kawasan industri di wilayahnya, seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang, sejatinya telah menerapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di atas Rp3 juta. Di wilayah tetangganya, Jawa Tengah menaikkan UMP sebesar 14,10 persen menjadi Rp2.655.454 per bulan.

Daftar Lengkap UMP 2027 di 17 Provinsi

Merujuk data penetapan pemerintah daerah hingga Sabtu (21/11/2026), berikut rincian perbandingan UMP 2026 dan UMP 2027 di 17 provinsi yang diurutkan berdasarkan persentase kenaikan tertinggi:

Provinsi UMP 2026 (per Bulan) UMP 2027 (per Bulan) Persentase Kenaikan
Bali Rp3.207.459 Rp4.559.287 42,15%
Jawa Barat Rp2.317.601 Rp3.000.000 29,44%
Jawa Tengah Rp2.327.386,07 Rp2.655.454 14,10%
DI Yogyakarta Rp2.417.495 Rp2.725.000 12,72%
Kepulauan Riau Rp3.879.520 Rp4.229.356 9,02%
Banten Rp3.100.881,40 Rp3.372.828,70 8,77%
Sulawesi Utara Rp4.002.630 Rp4.323.465 8,02%
Sulawesi Selatan Rp3.921.088,79 Rp4.233.913,25 7,98%
Lampung Rp3.047.734 Rp3.285.152,48 7,79%
Kalimantan Tengah Rp3.686.138 Rp3.949.697 7,15%
DKI Jakarta Rp5.729.876 Rp6.136.941 7,10%
Jambi Rp3.471.497 Rp3.711.516 6,91%
Sumatera Selatan Rp3.942.963 Rp4.210.059 6,77%
Kalimantan Utara Rp3.775.243 Rp4.027.901 6,69%
Riau Rp3.780.496 Rp4.031.142 6,63%
Nusa Tenggara Timur Rp2.455.498 Rp2.602.441 5,98%
Sumatera Utara Rp3.228.971 Rp3.410.000 5,61%

Formula Penghitungan dan Jadwal Penetapan UMK 2027

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa seluruh kepala daerah merumuskan besaran upah minimum 2027 berdasarkan amanat Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Dalam formula tersebut, pemerintah daerah memperhitungkan faktor pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.

Selain indikator makroekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan menyusun estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menggunakan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen KHL ini mencakup biaya pangan, kebutuhan pokok nonpangan, layanan kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal yang selanjutnya dibahas Dewan Pengupahan Daerah bersama perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

Setelah pengumuman UMP selesai, pemerintah menjadwalkan tenggat penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 paling lambat pada 25 November 2026. Tahapan berlanjut pada tenggat penetapan UMSP pada 26 November 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada 30 November 2026. Para pekerja di daerah yang memberlakukan UMK dapat memantau besaran upah wilayahnya masing-masing melalui surat keputusan gubernur setempat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses