portalmadura.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mempertahankan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk seluruh golongan pelanggan hingga Sabtu (21/11/2026). Kepastian ini memastikan tarif bagi pelanggan subsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami kenaikan pada bulan November 2026.
Keputusan tersebut mengacu pada acuan tarif periode sebelumnya dan merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dengan ketetapan ini, pelanggan rumah tangga hingga pelaku usaha tetap menggunakan perhitungan tarif per kilowatt hour (kWh) yang sama.
Indikator Penentu Evaluasi Tarif Listrik per Triwulan
Pemerintah mengevaluasi besaran tarif tenaga listrik secara berkala setiap tiga bulan sekali (per triwulan). Namun, evaluasi rutin tersebut tidak serta-merta memicu kenaikan harga di setiap periode.
Dalam menentukan penyesuaian tarif, Kementerian ESDM menghitung pergerakan empat indikator ekonomi makro yang memengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, meliputi:
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (kurs).
- Tingkat inflasi nasional.
- Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
- Harga Batubara Acuan (HBA).
Rincian Tarif Listrik Rumah Tangga Nonsubsidi November 2026
Bagi kelompok pelanggan rumah tangga nonsubsidi, PLN menetapkan besaran tarif berdasarkan batas daya yang terpasang pada meteran masing-masing. Berikut rincian tarif listrik rumah tangga nonsubsidi yang berlaku per 21 November 2026:
- Daya 900 VA (Rumah Tangga Mampu/RTM): Rp1.352 per kWh
- Daya 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
- Daya 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- Daya 3.500 VA hingga 5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
- Daya 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh
Masyarakat dapat mengendalikan tagihan bulanan dengan mengatur pola pemakaian perangkat elektronik di rumah, mengingat total tagihan bergantung langsung pada jumlah konsumsi energi dalam satuan kWh.
Tarif Listrik Sektor Bisnis dan Instansi Pemerintah
Stabilitas tarif juga berlaku bagi sektor usaha dan fasilitas pelayanan publik. Pelaku bisnis serta instansi pemerintah tetap mengacu pada rincian tarif operasional berikut:
- Golongan B-2/TR (daya 6.600 VA hingga 200 kVA): Rp1.444,70 per kWh
- Golongan P-1/TR (kantor pemerintah): Rp1.699,53 per kWh
- Golongan P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp1.699,53 per kWh
Daftar Tarif Listrik Pelanggan Bersubsidi
Pemerintah juga menjaga tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi agar biaya energi tetap terjangkau bagi masyarakat prasejahtera. Berikut daftar lengkap tarif listrik subsidi yang berlaku pada November 2026:
- Daya 450 VA (Subsidi): Rp415 per kWh
- Daya 900 VA (Subsidi): Rp605 per kWh
Pelanggan daya 900 VA perlu mencermati perbedaan kategori golongan pada struk pembayaran atau aplikasi PLN Mobile. Pelanggan 900 VA penerima subsidi dikenakan tarif Rp605 per kWh, sedangkan golongan 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM) dikenakan tarif nonsubsidi sebesar Rp1.352 per kWh.
Cara Mengecek Golongan dan Informasi Resmi PLN
Untuk memastikan kesesuaian tarif dengan golongan daya yang terpasang, pelanggan dapat memeriksa kode golongan pada bukti pembayaran tagihan bulanan atau riwayat pembelian token listrik. Masyarakat juga dapat memantau pembaruan kebijakan kelistrikan secara langsung melalui situs resmi PT PLN (Persero) di pln.co.id.





