PortalMadura.Com, Pamekasan – Kucuran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur sampai sekarang belum mampu memperdayakan masyarakat di tingkat desa sebagaimana cita-cita pemerintah pusat.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Pamekasan, Sahur Abadi mengatakan, penggunaan DD dan ADD sebagian besar hanya untuk pembangunan infrastruktur fisik. Padahal, dalam ketentuannya anggaran tersebut menyangkut semua sektor, seperti ekonomi, pendidikan, budaya dan pengembangan desa lainnya.
“Saya pribadi, melihat realitas yang ada pemanfaatan DD dan ADD di setiap desa hanya fokus pada persoalan infrastruktur fisik. Padahal, DD dan ADD itu juga ada program lain,” katanya, Jumat (16/9/2016).
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan itu menambahkan, program pemberdayaan masyarakat yang salah satunya adalah pengentasan kemiskinan sampai sekarang belum tersentuh oleh kepala desa (Kades). Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak agar cita-cita pemerintah pusat tercapai sesuai harapan.
“Kalau melihat kenyataan hari ini memang belum menyentuh terhadap kemiskinan. Hanya yang menjadi prioritas infrastruktur. Jadi sektor yang lain ini jangan ditinggalkan,” tutup mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan tersebut. (Marzukiy/choir)
