PortalMadura.Com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur di deadline paling lambat akhir Juni 2016 telah menyampaikan draf RPJMD 2016-2021 ke DPRD guna dilakukan pembahasan.
“Sesuai ketentuan, penyusunan RPJMD oleh Pemkab selambat-lambatnya harus selesai enam bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Di Sumenep, bupati dan wakil bupati dilantik pada 17 Februari 2016, jadi maksimal akhir Juni draf RPJMD itu harus sudah dibahas oleh DPRD,” kata Kepala Bidang Statistik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Teguh Prayitno, Senin (30/5/2016).
Menurutnya, terhitung dari dilantik Bupati dan Wabup, A Busyro Karim dan Ach Fauzi pada 17 Februari 2016 oleh Gubernu Jatim, Soekarwo, maka RPJMD harus sudah menjadi Perda maksimal 17 Agustus 2016.
“Kalau akhir Juni draf RPJMD disampaikan ke DPRD, maka DPRD mempunyai kesempatan satu bulan untuk membahas draf dokumen perencanaan tersebut, kemudian disampaikan ke Gubernur guna dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda,” ucapnya.
Ia menegaskan, singkronisasi dokumen perencanaan RPJMD yang disusun dengan agenda pembangunan nasional yang dikenal dengan NAWACITA mutlak dilaksanakan sebagai wujud komitmen pencapaian prioritas program pembangunan nasional dalam bentuk sinergitas pelaksanaan pembangunan mulai Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat Sumenep.
“Harapan kami pembahasan RPJMD itu tidak sampai melewati batas akhir sehingga pembahasan APBD tahun 2016 sudah bisa berpatokan pada RPJMD tersebut,” tegasnya berharap.
Pemerintah setempat, hari ini (30/5/2016) menggelar Musrembang RPJMD di Pendopo Agung Sumenep. Setelah Musrembang, tim perumus draf RPJMD akan melanjutkan pembahasan RPJMD yang masih tersisa tiga bab.
Tim perumus yang dikomandani oleh Bappeda setempat telah membahas draf RPJMD dari bab 1 hingga 7. Rencananya, draf RPJMD itu akan ada 10 bab. (arifin/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
