PortalMadura.Com, Bangkalan-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Madura, Ahmad Nawardi menuding ada pihak yang sengaja merekayasa atas kebutuhan impor garam di Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara bersama beberapa aktivis di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin (5/2/2018).
Di menerangkan, data yang dijadikan rujukan oleh pemerintah untuk melakukan impor garam hingga 2,133 juta ton, hanya sebagai alasan untuk melakukan impor garam dari luar ke Indonesia.
Padahal, data dilapangan, produksi garam di dalam negeri masih tercukupi, baik kebutahan industri dan kebutuhan lain.
“Sampai saat inipun tidak ada satu lembaga di negara ini yang memiliki data yang valid, nah inilah yang saya sangat sayangkan, tidak ada konsolidasi, tidak ada koordinasi antar lembaga,” tegas dia.
Berdasarkan penelusuran yang dia lakukan beberapa waktu lalu, menemukan fakta yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah.
Banyak garam milik petani yang tidak diserap oleh industri maupun oleh PT Garam, sehingga dengan masuknya garam impor yang dilakukan pemerintah membuat garam milik petani terus mengalami penurunan harga.
“Tidak ada yang perduli dengan petani ini,” ujarnya.
Dia menerangkan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah semakin membuat petani tidak berdaya.
Regenerasi petani terancam tidak ada, karena petani dipaksa oleh keadaan hidup dibawah garis kemiskinan. Impor garam oleh pemerintah tidak berdasarkan data yang direkayasa.
“Kalau mahu impor seharusnya turun kebawah, harus sesuai dengan kebutuhan, dengarkan aspirasi petani di bawah,” ujar dia.
Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) dan Kementerian Perdagangan menjadi instansi yang paling bertanggung jawab atas kebijakan ini, lantaran menambah penderitaan petani garam.
“Ini hanya membunuh petani garam yang ada di daerah, kasian petani garam ini, gak dibeli, siapa yang peduli,” tegas dia.
Dengan demikian, pihaknya berencana akan melakukan pemanggilan terhadap beberapa kementerian terkait untuk menanyakan alasan melakukan impor garam disaat produksi garam dalam negeri melimpah.
“Kami di Komite II DPD RI akan memanggil menteri untuk menanyakan ini, kenapa melakukan impor garam, padahal anggaran untuk garam sangat banyak sekali, kenapa ini tidak dimanfaatkan,” ungkapnya.(Hamid/Nanik)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
