PortalMadura.Com, Sumenep – Ketua DPRD Sumenep KH. Abdul Hamid Ali Munir mengapresiasi aksi demo mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat.
Salah satunya, soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dasar masyarakat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendesak pemerintah pusat agar mengeluarkan kebijakan baru pasca kenaikan harga BBM.
“Aspirasi mahasiswa ini dan masyarakat menjadi modal kami untuk disampaikan pada pemerintah pusat melalui DPR RI,” terang Abdul Hamid Ali Munir pada PortalMadura.Com, Senin (11/4/2022).
Menurut dia, sejak adanya kenaikan harga BBM, belum ada program lain yang dapat membantu masyarakat. “Nah, kita tunggu program itu,” katanya.
Pemerintah pusat, kata dia, seharusnya segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak dari kenaikan BBM. “Saya sepakat dengan tuntutan mahasiswa itu,” tandasnya.
Ia mengatakan, lembaga legislatif bersama-sama dengan pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan baru pada APBD Perubahan dalam usaha mendorong ekonomi masyarakat bangkit.
Pada APBD murni tahun anggaran 2022 program sudah berjalan. Dan dinilai cukup besar untuk anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat.
Sisi lain, yang perlu dipahami oleh warga Sumenep, kata dia, alokasi anggaran dua tahun terakhir ini menurun, yakni tidak sampai 2 triliun.
“Otomatis akan mengurangi pada anggaran program atau kebutuhan yang bersentuhan dengan masyarakat,” tandasnya.
Selain itu, dalam aplikasi program melalui anggaran daerah, berbeda dengan dulu saat otonomi daerah. Saat ini, DPRD dan pemerintah daerah dalam naungan Kementerian Dalam Negeri.
“Jadi, kita terbatas melakukan sesuatu karena semuanya diatur oleh pusat. Itu dituangkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014. Ini sangat berbeda ketika masih otonomi daerah,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki keinginan besar agar sebanyak-banyaknya menganggarkan program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Tapi kita kan juga dibatasi dengan keterbatasan anggaran dan cantolan hukumnya. Nomen klaturnya kan harus bersinergi dengan pusat,” ungkapnya.(*)
