PortalMadura.Com, Pamekasan – Aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur berupa 1.537 bidang tanah, baru 603 bidang yang bersertifikat.
Kepala Bidang (Kabid) Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan, Imam Wahyudi menjelaskan, sekitar 934 bidang tanah yang masih belum berserifikat yang tersebar di 13 kecamatan.
Tanah yang belum bersertifikat itu baru proses pengajuan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
“Prosedurnya bertahap tidak bisa sekaligus, karena kalau ada permintaan dari organisasi perangkat daerah (OPD), baru kita ajukan ke BPN,” terangnya, Rabu (6/3/2019).
Diakui, persoalan tanah sering menjadi polemik antara masyarakat dan pemkab, sehingga pengurusan aset harus benar-benar dilegalkan untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan.
“Saya minta OPD terkait segera mengurus agar bisa segera kami tindak lanjuti,” pintanya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris meminta pengurusan sertifikat aset berupa lahan jangan menunggu adanya gejolak masyarakat.
Jika gejolak itu muncul maka akan muncul juga banyak pertimbangan. “Jangan menunggu terjadi sengketa, baru diurus,” katanya.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
