PortalMadura.Com, Sumenep – Realisasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2017 di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, masih mayoritas tertahan sebesar 30 persen. Pasalnya, realisasi 70 persen pekerjaan fisik tersebut belum tuntas.
“Sesuai aturan, 30 persen dari anggaran terpaksa kami tahan sebelum pekerjaan fisik 70 persen tuntas,” kata Kepala Dinsos Sumenep, Akhmad Aminullah, Sabtu (4/11/2017).
Kendati demikian, pihaknya enggan menyebutkan jumlah dan desa mana saja yang pekerjaan fisik 70 persen belum tuntas. Namun, pihaknya tetap menahan anggaran untuk termin ke dua.
“Ini kami lakukan agar bantuan RTLH terealisasi dengan baik. Selain itu, realisasi RTLH itu sudah ada juknis dan aturan yang berlaku sehingga jika keluar dari ketentuan dipastikan melawan hukum dan akan ada dampak hukum yang harus diterima,” ucapnya.
Tahun 2017 ini pemerintah daerah menganggarkan sebesar Rp 735 juta dengan jumlah penerima manfaat 49 orang. Sementara untuk anggaran yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp 15 juta untuk satu penerima manfaat.
“Pencairan bantuan berupa stimulus untuk membangun rumah bagi warga kurang mampu itu akan dibagi dua tahap. Tahap pertama sebesar 70 persen, sedangkan tahap kedua 30 persen,” paparnya.
Ia menegaskan, persyaratan untuk mencairkan tahap kedua, pekerjaan itu harus diselesaikan minimal 70 persen dengan pembuktian SPj (Surat Pertanggung Jawaban). Setiap penerima manfaat dibuatkan rekening khusus, sehingga pencairannya tidak boleh diwakilkan.
“Bagi pekerjaan yang belum mencapai 70 persen segera selesaikan. Sebab, saat ini sudah hampir tutup tahun anggaran,” harapnya. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
