PortalMadura.com–Pemerintah resmi melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) di awal tahun 2026, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bantuan beras 10 kg per bulan, serta Program Indonesia Pintar (PIP). Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bahkan telah menerima dana sejak awal Januari ini.
Meski secara administratif penyaluran bansos tahun anggaran 2025 berakhir pada Desember 2025, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak KPM yang belum menerima bantuan karena kendala teknis. Bagi mereka yang statusnya di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG) tercatat sebagai “Surat Perintah Membayar (SPM)” atau “Berhasil Cek Rekening”, pencairan susulan diprediksi terealisasi akhir Januari 2026.
Beberapa nasabah Bank BRI mulai melihat pergerakan saldo dengan status Standing Instruction (SI), pertanda dana siap ditarik. Hal ini menjadi sinyal positif bagi jutaan penerima yang menunggu bantuan tersebut.
Sebagai antisipasi lonjakan harga pangan di awal tahun, pemerintah melalui Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kg per KPM setiap bulan. Program ini akan berlangsung selama empat bulan berturut-turut—Januari hingga April 2026—dengan total stok mencapai 720.000 ton untuk 18 juta penerima di seluruh Indonesia. Secara kumulatif, setiap KPM berhak atas 40 kg beras senilai Rp600.000.
Sementara itu, bantuan pendidikan melalui PIP juga mulai dicairkan. Nilainya bervariasi sesuai jenjang pendidikan: Rp450.000 untuk SD, Rp750.000 untuk SMP, dan hingga Rp1,8 juta untuk SMA/sederajat. Namun, pencairan hanya bisa dilakukan jika rekening telah diaktifkan. Pemerintah memberikan tenggat waktu hingga 31 Januari 2026. Jika tidak diaktifkan sebelum batas waktu tersebut, dana akan dikembalikan ke kas negara.
Penyaluran PIP dilakukan melalui bank penyalur yang berbeda berdasarkan wilayah dan jenjang: Bank BRI untuk SD dan SMP, Bank BNI untuk SMA, serta Bank BSI untuk seluruh jenjang di Aceh.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif memantau undangan dari kantor desa atau kelurahan, serta rutin mengecek saldo rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Beberapa bantuan berisiko hangus jika tidak segera dicairkan dalam periode yang ditentukan. Selain itu, ketidaksesuaian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan database Dukcapil juga menjadi penyebab utama gagal cair.
“Awal 2026 adalah momentum penting untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga,” ujar sumber dari Kementerian Sosial. “Kami mendorong KPM berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat agar hak bantuan tidak terlewat.”
Dengan beragam bansos yang sedang bergulir, pemerintah berharap dukungan ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi awal tahun.
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
