PortalMadura.Com – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menerbitkan peraturan baru yang memperketat regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia. Peraturan Nomor 9 Tahun 2024 ini menggantikan beberapa ketentuan dari peraturan sebelumnya, Nomor 8 Tahun 2021, dengan fokus utama pada peningkatan perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, dan pengaturan pendaftaran Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). Bursa Berjangka diwajibkan menyediakan sistem pengawasan dan pelaporan secara real-time untuk meningkatkan transparansi dan keamanan di pasar kripto.
Peraturan baru tersebut juga mengharuskan evaluasi berkala terhadap aset kripto yang diperdagangkan. Bursa Berjangka perlu mengkaji jenis aset yang ada serta mempertimbangkan penambahan atau pengurangan aset yang dapat diperdagangkan. Selain itu, Lembaga Kliring Berjangka memiliki peran penting dalam pengawasan dana pelanggan, memastikan dana disimpan secara terpisah dan diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Hal ini memberikan jaminan tambahan bagi konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi pasar fisik aset kripto.
Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) juga diatur lebih jelas dalam peraturan ini. Calon pedagang harus menjadi anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang disetujui dalam tujuh hari kerja setelah peraturan mulai berlaku pada 16 Oktober 2024. Bagi yang telah terdaftar sebagai CPFAK sebelum peraturan ini berlaku, mereka harus menyesuaikan diri dalam enam bulan atau berisiko dicabut tanda daftarnya.
Menanggapi peraturan ini, CMO Tokocrypto, Wan Iqbal, menyatakan dukungannya dan menyebutnya sebagai langkah positif bagi industri kripto. Menurutnya, regulasi yang lebih ketat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto di Indonesia, meski masih ada tantangan bagi CPFAK, terutama dalam hal pemenuhan modal dan standar keamanan. Namun, bagi yang berhasil memenuhi persyaratan, regulasi ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna terhadap platform yang berizin resmi.
