PortalMadura.Com, Sumenep – Wakil Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Moh Hanafi tidak menjamin anggota DPRD bisa mengendalikan diri dalam persoalan bagi-bagi proyek diluar anggaran program Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan (Pipek) sebesar Rp50 miliar untuk 50 anggota dan pimpinan DPRD.
“Kometmen awal pimpinan Fraksi dengan pimpinan DPRD bahwa anggota dewan mau mengusulkan sendiri lokasi proyek melalui Pipek, tapi perkembangannya dalam pembahasan ditingkat komisi ada pengurangan-pengurangan dan ada program yang diusulkan eksekutif ternyata dibuat program sendiri dan informasinya dibagi-bagi,” ungkap Moh Hanafi, Selasa (23/12/2014).
Menurutnya, salah satu contoh bagi-bagi program yakni di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun), dari anggaran semula dikurangi Rp3 miliar, padahal itu untuk kebutuhan hand traktor dan lain sebagainya.
“Kalau memang untuk dinas tidak masalah, tapi ternyata pengurangan itu dibuat untuk program anggota dewan sendiri dan ini diketahui bupati, makanya tadi bupati menyinggungnya,” tegasnya.
Padahal, lanjut politisi Demokrat ini, sebelum pembahasan sudah ada kesepakatan antara pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD bahwa anggota akan mengusulkan sendiri lokasi proyek untuk konstituennya melalui anggaran Pipek.
“Makanya anggaran Pipek dinaikkan dari Rp750 juta menjadi Rp1 miliar per-anggota dewan,” tegasnya.
Untuk dana Pipek tahun 2015 disepakati sebesar Rp50 miliar untuk 50 anggota DPRD. Besaran dana Pipek antara anggota dan pimpinan tidak sama, yakni sebesar Rp975 juta untuk 46 orang anggota. Sedangkan tiga wakil anggota sebesar Rp1 miliar 250 juta dan Ketua DPRD sebesar Rp 1 miliar 400 juta. (arif/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
