PortalMadura.Com, Pamekasan – Pengurangan alokasi dana desa (ADD) yang diakibatkan dari dana alokasi khusus (DAU) yang dikurangi oleh pemerintah pusat, membuat kepala desa (Kades) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengeluh.
Salah satunya, Kades Waru Barat, Abdussalam Ramli. Menurutnya, perubahan ADD yang berakibat pada perombakan APBDes, maka pemerintah desa mesti mengubah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), padahal sudah dipaparkan kepada masyarakat.
“Ini tidak semudah yang kita bayangkan, menghapus atau menunda itu gampang. Semisal menghapus salah satu program yang sudah diinformasikan ke masyarakat sangat mudah sekali. Tapi, apakah masyarakat mau tahu urusan ini dan itu,” katanya, Rabu (27/9/2017).
Disii lain, dengan adanya pengurangan juga akan ada dampak pada politik tingkat desa. Ini akan menjadi amunisi bagi lawan politik untuk memfitnah habis-habisan pemerintah desa, karena ada yang berubah dari RKP.
“Kadang-kadang berharap ADD dan DD ini ditiadakan saja, mengingat deretan kasus yang menimpa Kades dampak DD/ADD ini,” tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Sekretaris Persatuan Kepala Desa (Perkasa) se-Kabupaten Pamekasan, Farid Afandi. Menurutnya, Perombakan APBDes akan berakibat pada perencanaan program yang sudah berjalan.
Pihaknya kini masih menunggu revisi updating pagu anggaran sehingga bisa menyesuaikan perencanaan yang sudah dianggarkan.
“Mau bagaimana lagi, ini sudah aturan pusat,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi 1, Ismail berharap agar pihak pemerintah desa bisa bersabar dan mensosialisasikan secara jelas kepada masyarakat, agar paham bahwa aturan tersebut dari pemerintah pusat dan tidak hanya di Pamekasan, melainkan seluruh Indonesia.
“Revisi APBDes satu-satunya jalan. Langkahnya tinggal memaksimalkan sosialisasinya. Tergantung bagaimana Kadesnya, apalagi yang sudah menggunakan sistem transparansi ADD/DD,” pungkasnya.(Hasibuddin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
