PortalMadura.com- Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengimbau masyarakatnya untuk tidak terlibat dalam praktik pengoplosan beras yang tengah marak diberitakan di sejumlah daerah. Seruan ini disampaikan menyusul temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap puluhan merek beras curah yang diduga tidak memenuhi standar mutu.
Melalui pernyataannya, Bupati Fauzi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga distribusi pangan yang adil dan transparan. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga harga gabah agar tetap layak bagi para petani.
“Saya tidak bisa berbicara soal hukumnya. Biarkan Presiden yang bicara,” ujar Bupati Fauzi saat dikonfirmasi media, Senin (2/4/2025).
Meski begitu, ia tegas mengingatkan agar masyarakat Sumenep tidak ikut terlibat dalam praktik curang seperti pengoplosan atau pengurangan isi beras demi keuntungan. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat merusak ekosistem pertanian serta menghambat kesejahteraan petani.
“Kita harus melindungi petani dari hulu ke hilir. Jangan sampai hasil panen mereka dirugikan oleh oknum yang mencari untung dengan cara manipulatif,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Sumenep akan terus berada dalam koridor kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Pertanian, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari distributor, pedagang, hingga konsumen, untuk menjaga integritas rantai distribusi beras.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pemeriksaan terhadap 268 merek beras di 10 provinsi. Hasilnya, ditemukan bahwa 212 merek tidak memenuhi standar mutu. Bahkan, sejumlah kemasan beras 5 kilogram nyatanya hanya berisi 4,5 kilogram.
Pemerintah daerah berharap agar temuan tersebut menjadi pelajaran dan mendorong perbaikan sistem distribusi pangan agar lebih jujur dan adil bagi semua pihak.
