Dapat WTP, Hasil Laporan BPK Disembunyikan Pimpinan Dewan

Avatar of PortalMadura.Com

PortalMadura.Com, – Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014 yang mendaulatkan Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih menimbulkan tanda tanya.

Anggota fraksi Golkar DPRD Pamekasan, Ahmad Tatang menegaskan, hasil laporan keuangan dari eksekutif sudah diserahkan kepada pimpinan legislatif. Namun, sampai sekarang laporan itu tidak dibahas dengan para anggota.

“Meskipun dapat WTP, tetapi saya yakin di dalamnya masih ada rekomendasi yang mungkin dirasa kurang pas. Saya mendapatkan informasi dari salah satu pimpinan, jika laporan itu sudah masuk ke DPRD,” ungkapnya, Rabu (19/8/2015).

“Namun, sampai sekarang belum ada agenda untuk menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan itu. Ya, menindaklanjutinya dengan cara membahas,” imbuh dia.

Anggota Komisi III DPRD Pamekasan itu melanjutkan, jika mengacu pada aturan yang tertuang dalam UU 23 tahun 2014 pasal 153 tentang pembahasan laporan keuangan, maka hasil pemeriksaan BPK tentang raihan WTP harus dievaluasi bersama semua anggota dewan.

“Yang jelas kita salah kalau tidak membahas hasil rekomendasi dari BPK. Kami harap agar pembahasan ini segera dijadwal, karena kita tidak tahu apa kelemahan program 2014 kalau tidak mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut,” lanjut dia.

Tatang memastikan, rekomendasi yang disampaikan oleh BPK terdapat ketidak sesuaian dengan fakta di lapangan. Legislatif yang memiliki fungsi pengawasan tidak bisa berjalan tanpa mengetahui rekomendasi tersebut.

Bahkan ia menengarai, disembunyikannya laporan hasil pemeriksaan oleh pimpinan dewan tersebut karena gemuknya koalisi yang ada di DPRD itu sendiri. (Marzukiy/choir)

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.