PortalMadura.Com, Bangkalan – Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Aliansi Kepala Desa (AKD) mendatangi kantor DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu (16/10/2019).
Mereka meminta Komisi A DPRD Bangkalan untuk mengawal pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 9 Oktober 2019, namun jadwal pemilihannya ditunda.
“Kalau ditunda-tunda terus akan menimbulkan konflik baru, dan gesekan baru, kapan pastinya pemilihan ini segera ditentukan,” kata salah seorang anggota AKD Bangkalan, Khoirul Anam.
Menurut Khoirul Anam, penundaan akan berdampak terhadap pengajuan pencairan Dana Desa (DD) tahap ketiga yang terancam tidak bisa dicairkan, karena jabatan anggota BPD yang sudah berakhir tidak bisa menandatangani proposal pengajuan pencairan DD.
“Terutama berdampak bagi desa yang jabatan BPD-nya berakhir, khusus pengajuan DD tahap ketiga,” terangnya.
Ia menyampaikan, tidak semua desa mengalami permasalahan dalam proses pemilihan BPD. Bahkan pihaknya menjamin pelaksanaan pemilihan BPD secara musyawarah mufakat akan berlangsung aman dan damai.
Dari 256 desa yang akan melaksanakan pemilihan BPD serentak pada 9 Oktober lalu, sebenarnya sudah siap untuk melaksanakan pemilihan tanpa kendala yang begitu berarti.
Untuk itu, Ia mendesak kepada pihak Komisi A dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar memastikan kapan pemilihannya.
“Pelantikan Presiden kan sekitar tanggal 21 sampai tanggal 23. Jadi, jangan diundur-undur lagi lah,” harapnya.
Menanggapi kedatangan puluhan kepala desa yang mengatasnamakan AKD tersebut. Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Agus Kurniawan, berjanji akan melakukan langkah konkret dengan memanggil kembali mitra kerjanya.
“Sudah kita ketahui, bahwa surat penundaan dari Bupati sudah turun. Ya, kita ingin dengar langsung situasi di bawah itu seperti apa. Ya kita panggil DPMD, kita sampaikan aspirasi AKD ini, biar semuanya cepat selesai,” pungkasnya.(*)