PortalMadura.Com, Sumenep – Komisi II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta agar Plt Sekdakab mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat. Pasalnya, program bantuan hibah sebesar Rp 5 miliar lebih itu tidak terealisasi.
“Kedatangan kami ke pak Sekda ini dalam rangka koordinasi terkait kinerja kepala DKPP. Sebab, masak program bantuan hibah itu tidak terealisasi sejak di APBD murni dan hingga perubahan APBD 2017 ini,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam, Senin (4/12/2017).
Komisi yang membidangi enokomi dan keuangan itu menyampaikan keinginannya kepada Plt Sekda agar Kepala DKPP cepat merealisasikan program tersebut atau membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya.
“Kepala DKPP ini harus memilih, merealisasikan anggaran itu atau membuat surat pernyataan mengundurkan diri. Kalau kepala dinas tersebut tetap menjabat, pasti program tersebut tidak akan terealisasi hingga kapan pun,” tegasnya.
Ia meminta agar Plt Sekda tegas dalam hal ini. Jika dibiarkan akan berdampak fatal pada program pemerintah. Sebab, semua program yang ada hanya untuk rakyat. Kalau ada kepala OPD yang menghambat realisasinya program, berarti mereka tidak mendukung terhadap program bupati.
“Sebagai wakil rakyat, kami berharap agar kepala OPD yang ada di kabupaten Sumenep ini benar-benar mendukung terhadap program pemerintah yang notabene untuk kepentingan rakyat,” harapnya.
Sementara itu, Plt Sekdakab Sumenep, R Idris menyatakan, akan mengevaluasi semua kinerja kepala OPD yang realisasi program tahun ini masih rendah utamanya kepala DKPP tersebut.
“Kami akan tetap melakukan evaluasi kepada kinerja semua kepala OPD terkait realisasi anggaran tahun ini, termasuk kepala DKPP ini,” jawab Idris. (Arifin/Putri)