PortalMadura.Com, Sumenep – Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati setempat, Kamis (9/11/2017).
Mereka membeberkan kegagalan sejumlah Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemkab Sumenep. Salah satunya Inspektorat yang dinilai lemah dalam pengawasan realisasi DD dan ADD, akibatnya banyak pembangunan di desa tidak sesuai juknis.
“Dinas Pendidikan juga tidak mampu membangun mental dan karakter guru, sehingga banyak guru kepulauan yang tidak kerasan di tempat kerjanya dan realisasi DAK 2016 terkait revitalisasi ruang kelas yang tidak selesai tepat waktu,” papar korlap aksi, Bisri Gei.
Menurutnya, Disperindag dan Satpol PP juga dinilai kurang maksimal dalam bekerja, salah satunya banyaknya PKL yang mangkal di sejumlah tempat terlarang, padahal pemerintah sudah memberi tempat khusus di Giling.
“Harusnya Satpol PP dan Disperindag membersihkan PKL yang berkeliaran di tempat terlarang itu. Pindahkan ke tempat yang telah disediakan itu,” katanya.
BPPT juga dinilai kurang maksimal dalam bekerja, buktinya banyak rumah kos yang tidak berizin dan dijadikan tempat asusila. Ini dampak dari OPD terkait kurang masimal melakukan pengawasan.
“Untuk Dinas Perhubungan, terjadi bocornya PAD dalam pengelolaan parkir. Sebab, banyak parkir liar yang terjadi di Sumenep ini. Selain itu, minimnya penerangan jalan yang mengakibatkan terjadinya laka lantas,” tuturnya.
Pembukuan aset daerah yang kurang tertib juga mendapatkan sorotan mahasiswa. Akibatnya, beberapa tahun terakhir ini Sumenep selalu mendapatkan penilaian Wajar Dalam Pengecualian (WDP) dari BPK.
“Dinas Lingkungan Hidup juga kurang maksimal mengelola sampah bahkan sampah sering berserakan dan mengganggu keindahan lingkungan hidup,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Sumenep, Hery Koentjoro yang menemui puluhan mahasiswa itu tidak diperbolehkan berbicara karena mahasiswa menginginkan Bupati langsung yang menemuinya.
Karena tidak ditemui Bupati langsung, para mahasiswa langsung membubarkan diri dengan tertib, meski sebelumnya sempat terjadi aksi saling dorong dengan aparat keamanan. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
