PortalMadura.Com, Pamekasan – Pemerintah Desa di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, kurang memanfaatkan keberadaan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah (TP4D) dalam melaksanakan proyek fisik. Buktinya, dari 178 desa, tidak sampai 50 persen desa yang meminta pendampingan.
Ketua TP4D Kejari Pamekasan, Sutriyono mengungkapkan, pembentukan TP4D tersebut untuk memberikan pendampingan kepada desa agar proyek yang dilakukan tidak melanggar hukum, meskipun tidak ada kewajiban melibatkan TP4D dalam melaksanakan setiap programnya.
“Kami sudah sosialisasikan keuntungan melibatkan TP4D dalam melaksanakan proyek infrastruktur, meskipun tidak ada kewajiban. Sejauh ini masih di bawah 50 persen desa yang minta pendampingan,” katanya, Senin (7/1/2019).
Dikatakan Sutriyono, pihaknya akan mengawasi setiap program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa, tidak terbatas bagi desa yang meminta pendampingan TP4D saja. Tetapi, bagi desa yang melibatkan TP4D akan senantiasa diarahkan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam setiap proyek yang dilakukan.
“Kalau ada proyek yang terindikasi bermasalah, rekanan diarahkan untuk memperbaiki pekerjaannya, sehingga proyeknya tidak bermasalah dengan hukum, ini kelebihan melibatkan TP4D. Kami berharap Masyarakat juga ikut mengawasi proyek di lapangan, ” pinta Kasi Intel Kejari Pamekasan tersebut. (Marzukiy/Anek)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
