PortalMadura.Com, Sumenep – Sebanyak 11 orang perwakilan dari Forum Honorer Kategori Dua (FHK2) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur ‘ngeluruk' pemkab setempat, Selasa (24/11/2015).
Mereka mendesak agar pemkab dapat mengakomodir dan mengawal nasib K-2 agar menjadi PNS, baik daerah maupun pusat.
Ketua Forum Honorer Kategori dua (FHK2) Sumenep, Abd Rahman mengungkapkan, ada tiga tuntutan yang sangat emergensi untuk ditindaklanjuti oleh pememerintah daerah.
“Pertama, pemerintah daerah agar serius mengawal regulasi pengangkatan honorer k-2 menjadi PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.
Selain itu, sambungnya, pemerintah daerah harus mampu meningkatan kesejahteraan honorer k-2 sesuai dengan UMK.
“Tidak kalah pentingnya, agar mengusulkan perubahan status honorer K-2 menjadi honorer daerah dengan penggajian dibebankan kepada daerah,” tandasnya.
Pihaknya juga mendesak agar pemerintah daerah tidak melaksanakan CPNS jalur umum sebelum honorer kategori dua diangkat menjadi PNS dengan tuntas.
“Tahun 2016 itu, akan ada pengangkatan PNS jalur umum. Sehubungan dengan adanya sejumlah formasi, maka K-2 harus menjadi skala prioritas,” tegasnya.
Sementara, Kepala BKPP Sumenep, R. Titik Suryati di depan Forum Honorer Kategori Dua (FHK2) mengaku telah mengawal K-2 dengan cara mengirim surat pada KemenPAN dan melampirkan data honorer sebanyak 1.766 orang.
“Untuk kebutuhan guru lima (5) tahun kedepan mencapai 2.500 orang,” terangnya.
Kesejehteraan K-2, sambungnya, sudah mengusulkan dana insentif sebesar Rp250 ribu/perbulan.(rls/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
