PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menilai, pemerintah pusat terkesan menganaktirikan nasib hohorer kategori 2 (K2).
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Isma’il mengatakan, honorer yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Pamekasan sudah mengabdi bertahun-tahun. Namun, nasibnya masih terkatung-katung lantaran adanya kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kenapa persoalan K2 ini kok bulet sekali ya, misalnya ojek di dalam undang-undang itu tidak boleh, tetapi tiba-tiba Jokowi mengundang para Go-jek untuk makan di istina,” tegasnya, Jum’at (19/2/2016).
Sayangnya, penghargaan terhadap honorer K2 yang sebagian besar adalah pendidik alias guru sangat kecil dan terkesan dianaktirikan. Padahal, jasanya terhadap negara sangat besar.
“Kami sangat menyayangkan, kenapa perlakuan Jokowi tidak sama antara Go-Jek dengan Honorer K2 ini. Jadi kepedulian pemerintah terhadap guru kita pertanyakan,” tandasnya.
Menurutnya, jika pemerintah pusat mengaku terganjal anggaran untuk pengangkatan K2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bukan menjadi alasan mendasar. Sebab, proyek pengadaan kereta cepat saja, pemerintah mampu mencarikan anggaran.
“Honorer K2 ada yang mengabdi 20 ada pula yang 30 tahun. Tapi nasibnya belum jelas. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah,” pungkasnya. (Marzukiy/har)
