PortalMadura.Com, Sumenep – Pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, Jawa Timur dinilai menyimpan potensi dan kandungan minyak dan gas (migas) yang sangat besar.
Anggota DPD RI, Ahmad Nawardi mengatakan dengan potensi migas yang besar, harusnya dapat berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Madura.
“Ada sekian jumlah perusahaan multi-nasional yang sekarang sedang melakukan kegiatan eksploitasi migas di kawasan perairan Pulau Madura. Tetapi pada sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat Madura masih memprihatinkan,” kata Nawardi dalam dialog publik ‘Telaah Kritis Terhadap Kompleksitas Masalah Ke-Maduraan Menuju Madura Berkemajuan' yang diselenggarakan Front Pemuda Madura (FPM) di Desa/Kecamatan Bluto, Sumenep, Selasa (28/6/2016).
Selain itu, Nawardi juga menyinggung harusnya dengan beroperasinya beberapa perusahaan migas di Madura, dapat berpengaruh terhadap besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dana Bagi Hasil (DBH) produksi migas.
Sekalipun demikian, lanjutnya, PAD di empat kabupaten di Madura masih cukup kecil. Demikian diukur dari besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
“DAU dan DAK hampir mencapai 50 persen dari kekuatan APBD empat daerah di Madura. Kalkulasi ini menunjukkan jika PAD, termasuk dari sektor migas masih sangat kecil,” terang Mantan Anggota DPRD Jatim ini.
Nawardi mendorong agar perusahaan migas dan pemerintah daerah transparan tentang keuangan hasil migas. Misalnya, pemerintah daerah harus membuka kepada publik tentang dana corporate social responsibility (CSR). Dana DBH, dan dana community development (CD).
“Aneh juga, karena selama ini masyarakat mengeluhkan jika mereka nyaris tidak pernah menerima kompensasi dari perusahaan migas yang kadang juga diberikan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
“Bagi saya, kompleksitas masalah Madura dapat dipecahkan, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan masih tingginya angka putus sekolah, serta permasalahan insfrastruktur jika dana dari perusahaan migas dapat digunakan secara proporsional untuk pembangunan masyarakat Madura,” jelas Nawardi.
Aspek parawisata, menurut Nawardi juga menjadi alternatif yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar keuangan daerah lebih sehat.
“Saya sering keliling dari Bangkalan sampai Sumenep, ada banyak potensi parawisata yang harus dikelola oleh pemerintah daerah untuk menyumbang PAD sebagai biaya pembangunan masyarakat Madura,” katanya.
Turut hadir dalam acara dialog, mahasiswa lintas perguruan tinggi di Madura, aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), jajaran Koordinator Wilayah (Koorwil) FPM, dan tokoh masyarakat.(rls/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
