PortalMadura.Com, Pamekasan – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Herman Kusnadi terlihat marah saat diwawancarai kemungkinan adanya setoran hasil pungli perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dari kecamatan.
Menurut Herman, pihaknya tidak pernah menerima setoran dari pihak kecamatan tentang apa saja, terutama pembuatan e-KTP yang akhir-akhir ini dikabarnya banyak terjadi pungli.
“Saporanah kawan, mari jak acaca setoran, saya tegaskan tidak ada setoran, saya sterilkan teman-teman,” kata Herman sambil menggunakan bahasa Madura.
Mantan sekretaris daerah (Sekda) Pamekasan itu menambahkan, pada dasarnya standart perekaman e-KTP selesai selama lima hari. Namun, pihaknya bisa memempercepat pembuatan e-KTP ketika ada kebutuhan mendesak, seperti untuk kepentingan orang sakit, pendaftaran TNI Polri atau kepentingan lainnya yang sifatnya mendadak.
“Asalnya masyarakat menunjukkan, misalnya sakit, yang menunjukkan berkas surat inapnya atau lain-lain. Karena kami masih punya rasa kemanusiaan juga,” akunya.
Dia pun membantah adanya negosiasi harga pembuatan e-KTP sebagaimana kabar yang terjadi selama ini. Seperti yang terjadi di Kantor Kecamatan Pamekasan beberapa waktu lalu yang meminta sejumlah uang, mulai Rp 50 ribu untuk 15 hari selesai hingga Rp 100 ribu dengan alasan e-KTP 5 hari selesai.
“Terserah penilaian masyarakat seperti apa, yang terpenting itu bukan ranah saya. Tapi saya jamin, kalau disini saya jamin steril. Silahkan masyarakat mengurus kesini dengan catatan atas rekom kecamatan, karena di kecamatan itu ada data,” tambahnya.
Dia menghimbau kepada masyarakat agar mengurus sendiri ketika bermaksud merekam e-KTP guna menghindari terjadinya pungli. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
