PortalMadura.Com, Sumenep – Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Wasekjen DPP PPP) Achmad Baidowi dengan tegas menyampaikan agar para kader PPP mengamankan yang menjadi keputusan partainya pada Pilpres 2019.
“Kalau ada kader PPP mengkampanyekan yang tidak diusung DPP PPP, maka sanksi organisasi akan ditegakkan,” tandas Achmad Baidowi pada sambutan pembukaan Rapimcab II dan Santiaji Caleg DPRD Sumenep, Rabu (26/12/2018), di salah satu hotel, Jl. Trunojoyo, Sumenep.
Keputusan DPP PPP pada Pemilu 2019 menjatuhkan sikap politiknya pada Pasangan Calon Nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.
Achmad Baidowi mengakui, Pemilu 2019 dihadapkan pada pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif yang membutuhkan kerja keras.
“Tapi karena sebagai keputusan partai maka wajib mendukung keputusan DPP. Soal cara menempatkan diri dan menyampaikan pada konstituen tergantung pada personal,” ujarnya.
Pihaknya juga menyebutkan, ada kader PPP yang bertanya, bagaimana dengan kondisi konstituen yang berbeda arus?. “Ya, minimal tidak mengkampanyekan calon lain. Namun, tidak semua menjadi permakluman,” katanya.
Baca Juga : DPC PPP Sumenep Optimis Raih 14 Kursi Pada Pemilu 2019
Ia menilai, kondisi kader PPP Sumenep sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Semangat dalam memperjuangkan misi partai masih konsisten, sehingga untuk meraih simpatik dalam rangka mendulang suara memiliki peluang sangat besar.
Target Usung Calon Pilkada Sumenep
Achmad Baidowi juga menekankan agar DPC PPP Kabupaten Sumenep mulai mempersiapkan untuk mengusung kadernya sendiri pada Pilkada Sumenep di tahun 2020.
Pemilu 2019 yang bersamaan dengan pemilihan Legislatif adalah momentum meraih target kursi. “Dari sekarang, saatnya merapatkan barisan. Minimal 10 kursi agar bisa mengusung calon pada Pilkada mendatang,” katanya.
Jika hanya meraih tujuh kursi, otomatis PPP Sumenep tidak bisa mengusung calon pada Pilkada mendatang. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh kader PPP adalah melawan usaha pembusukan partai yang dilakukan oleh orang-orang tertentu melalui media sosial.
“PPP sering dibully di media sosial dan dikait-kaitkan dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Itu semua bohong. PPP tidak mendukung pasangan Ahok,” tegasnya.
Namun ia tidak menampik jika ada segelintir orang PPP yang merapat atau mendukung, namun bentuk dukungannya adalah personal karena ada hubungan famili dekat.
“Bahkan, PPP itu sering dibilang bukan partainya NU. Itu juga salah besar,” tandasnya.(Nanik Dwi Jayanti/Nurul)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
