oleh

DPR RI Asal Madura Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Full Day School

PortalMadura.Com, Pamekasan – Anggota DPR RI, KH. Kholilurrahman meminta pemerintah pusat mengkaji ulang terkait kebijakan full day school yang rencananya akan diterapkan pada tahun pelajaran 2017-2018.

Wakil rakyat dari dapil Madura ini menambahkan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI sudah mengajukan hak inisiatif rencana Undang-undang pondok pesantren dan madrasah diniyah untuk menyeimbangkan layanan pendidikan kepada masyarakat Indonesia.

“Saya kira itu lebih ngepas, artinya kita memberikan porsi layanan pendidikan floor kepada masyarakat. Sehingga, bisa diakomodir konten lokal di sana,” katanya, Selasa (13/6/2017).

Loading...

Politisi PKB ini melanjutkan, kebijakan full day school yang disampaikan menteri pendidikan dan kebudayaan, Muhajir tersebut saat ini masih menuai kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah pelaksanaan madrasah diniyah tidak mendapat waktu, sehingga kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Ada masyarakat yang sudah siap dan ada yang tidak siap melaksanakan full day school ini. Makanya pemerintah harus mengkaji ulang,” pinta mantan Bupati Kabupaten Pamekasan tersebut.

Kebijakan full daya school dimaksud adalah siswa masuk ke sekolah mulai pukul 07.00 hingga pukul 15.00 WIB dengan lima hari aktif. Sementara hari Sabtu dan Minggu diliburkan. (Marzukiy/Putri)



whatsapp share top ten article
Loading...
Loading...

Komentar