PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berencana untuk menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait lambatnya Surat Keputusan (SK) Pejabat Sementara (Pj) Bupati.
Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan, pihaknya telah mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tentang kapan keluarnya SK tersebut. Pemprov juga telah melayangkan surat kepada Mendagri, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan.
“Sampai sekarang belum ada kabar, makanya kami mengirim surat kepada Mendagri kapan bisa ditemui. Karena prosedurnya memang kita tidak bisa langsung ke sana, tapi harus ngirim surat dulu,” terangnya, Jumat (18/5/2018).
Adik kandung mantan Bupati Pamekasan, Syafii itu menambahkan, pihaknya perlu mempertanyakan SK Pj Bupati tersebut karena menyangkut pengelolaan dan kinerja pemerintahan di bumi Gerbang Salam agar tetap optimal. Jabatan bupati yang sampai sekarang dijabat Pelaksana Tugas Harian (Plh) dipastikan tidak maksimal.
“Kami di DPRD sebenarnya telah mengagendakan rapat paripurna bersama Pj Bupati, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Makanya, perlu kami pertanyakan kapan SK Pj Bupati itu keluar,” tandasnya.
Ketua DPC PPP Pamekasan ini menerangkan, Plh Bupati Pamekasan yang sekarang dijabat Mohammad Alwi tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis dan atau membuat program baru, berbeda dengan Pj. Sehingga hal ini penting dilakukan demi pengembangan Pamekasan ke arah yang lebih baik. (Marzukiy/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
