PortalMadura.Com, Sumenep – Sedikitnya 16 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan eksekutif maupun inisiatif legislatif akan dibahas pada tahun 2018. Raperda tersebut merupakan sisa pengajuan tahun 2017 yang belum tuntas dibahas oleh Pemkab bersama DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Sumenep, Faisal Muchlis, Selasa (20/3/2018) mengungkapkan, pembahasan terhadap belasan Raperda tersebut ditarget tuntas dibahas dipenghujung tahun 2018. “Saat ini, sudah ada Raperda yang mulai dilakukan pembahasan oleh komisi,” terangnya.
Salah satunya, adalah Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Komisi II DPRD Sumenep bersama Disperindag dan Dinas Koperasi. “Kami berharap cepat rampung dan semoga semuanya bisa rampung tahun ini,” ujar politisi PAN Sumenep ini.
Ia pun berharap dukungan semua pihak serta masukan yang disalurkan melalui jalur dan mekanisme yang ada juga dibutuhkan guna mempercepat selesainya pembahasan belasan Raperda dimaksud.
“Semua pihak memang perlu kerja keras untuk menuntaskan pembahasan belasan Raperda ini,” tutupnya.(*)
Raperda yang ditarget tuntas dibahas tahun 2018 ini, antara laian ;
a. Perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
b. Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin
c. Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
d. Pemberian Intensif Dan Pemberian Kemudahan Penananam Modal Di Kabupaten Sumenep
e. Penngelolaan Barang Milik Daerah
f. Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan
g. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
h. Penyelenggaraan Kearsipan
i. Pelestarian Seni Dan Budaya
j. Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan
k. Tentang Desa
l. Rencanan Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Bluto, Saronggi Dan Pragaan Tahun 2018-2038
m. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Dana Partisipasi Migas
n. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017
o. PAK APBD Tahun 2018
p. APBD Tahun 2019
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
