PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mewanti-wanti agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) memperbaiki data pemilih menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dua instansi tersebut guna meminimalisir persoalan di tengah tengah masyarakat. Sebab, simpang siurnya data pemilih cenderung menjadi ketegangan yang dapat menghambat proses pesta demokrasi.
“Karena setiap Pilkada itu ada persoalan, salah satu contoh orang meninggal masih punya hak pilih, kemudian orang yang sudah pindah domisili juga terdaftar, yang bekerja di luar negeri juga begitu, ini kan persoalan,” tegasnya, Kamis (7/4/2016).
Jika persoalan tersebut tidak ditekan jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada, maka kejadian serupa akan terjadi kembali dalam pemilihan bupati mendatang. Sehingga akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Kemudian juga yang menjadi persoalan adalah santri di beberapa pondok pesantren, persoalannya apakah mereka masuk daftar pemilih atau tidak, seringkali kan didaftarkan sebagai pemilih. Kalau dia berdomisili di Pamekasan saya pikir tidak ada persoalan,” tandasnya.
“Yang jadi persoalan tidak berdomisili di Pamekasan, sementara mereka sudah lebih enam bulan ada di pesantren. Makanya, Kkmi minta kepada KPU dan Dispendukcapi mulai sekarang memulai mengkalkulasi itu,” imbuh dia.
Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan, berdasarkan kesepakatan dua instansi dengan DPRD, setiap bulan akan ada pemutaakhiran data, sebab dalam undang-undang Pilkada disebutkan bahwa seseorang yang sudah kawin walaupun belum berumur 17 tahun, mereka berhak menjadi pemilih. (Marzukiy/choir)
