PortalMadura.Com, Jakarta – Indonesia memutuskan untuk membantu Palestina menjadi anggota penuh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Ini adalah salah upaya diplomasi internasional dan upaya memutus ketergantungan ekonomi negara tersebut dari Israel.
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan, Rabu (20/12/2017), Indonesia dan Palestina menandatangani Nota Kesapahaman (MoU) perdagangan di sela-sela konferensi tingkat menteri (KTM) WTO di Buenos Aeres, Argentina.
“Indonesia memberikan semua dukungan, baik ekonomi maupun politik pada perjuangan bangsa Palestina,” ujar Menteri Enggar di Jakarta.
Menurut Menteri Enggar, Duta Besar Indonesia untuk WTO akan membantu Palestina menyelesaikan semua aplikasi yang diperlukan untuk menjadi anggota tetap organisasi tersebut.
Palestina sendiri sudah mengajukan keanggotaan WTO sejak Oktober 2009 dan diperbaharui pada April 2020 untuk mendapat status “pengamat”. Keanggotaan Palestina di WTO penting untuk memasarkan produk-produk mereka lebih luas.
Ini adalah tantangan besar, mengingat pengiriman komersial dari Palestina masih di bawah kendali penuh Israel. Selama ini, perdagangan Palestina dilakukan melalui negara ketiga, salah satunya Yordania.
Negara yang telah memberikan dukungan keanggotaan penuh Palestina di WTO sebelumnya adalah Uni Eropa.
Indonesia, menurut Menteri Enggar, juga akan membuka perdagangan langsung dengan Palestina.
Dalam nota kesepahaman itu, disepakati bahwa semua produk dari Palestina yang masuk ke Indonesia akan bebas bea masuk.
Kebijakan ini akan membantu produk-produk negara tersebut berkompetisi karena bisa dipasarkan dengan harga murah. Sebagai informasi, produk terbesar dari Palestina adalah kurma minyak zaitun.
Hal serupa juga berlaku bagi produk Indonesia yang masuk ke Palestina, sehingga rakyat negara tersebut bisa menikmatinya dengan harga murah.
Pemerintah sudah meminta Palestina mengirimkan daftar barang kebutuhan masyarakat dan akan memenuhinya dengan mematok harga relatif murah.
Selanjutnya, kata Menteri Enggar, Menteri Keuangan akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan soal bebas tarif ini.
“Perdagangan bebas bea ini berlaku mulai 1 Januari 2018,” ujar Menteri Enggar.
Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Iman Pambagyo mengatakan Indonesia bisa menggalang dukungan negara-negara ASEAN bagi keanggotaan Palestina di WTO.
Proses keanggotaan WTO memang memerlukan waktu lama. Negara yang mengajukan keanggotaan diwajibkan memastikan kepentingan perdagangan negara-negara yang sudah menjadi anggota WTO.
“Setelah itu, ditanya anggota WTO akan minta konsesi apa. Untuk Indonesia kita tidak minta konsesi apa-apa dan malah menggalang suara ASEAN,” ujarnya.(AA)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
