oleh

Fraksi PPP dan PDIP Desak Pimpinan Sementara Segera Bahas Tatib DPRD Sumenep

PortalMadura.Com, Sumenep – Dua Fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yakni Fraksi PPP dan PDI Perjuangan mendesak pimpinan dewan sementara agar segera membahas tata tertib (tatib) DPRD.

“Tatib dewan itu merupakan acuan dalam pembentukan alat kelengkapan dewan,” terang Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Zainal Arifin, Senin (9/9/2019).

Menurut Zainal, tatib dewan itu merupakan instrumen pembentukan alat kelengkapan dewan. Maka, jika pembahasan tatib ini dibiarkan terlambat akan berdampak buruk pada keberadaan dan fungsi DPRD.

“Setelah fraksi terbentuk, pimpinan sementara harus segera menyelesaikan tatib. Karena tatib dewan ini merupakan aturan main dalam pembentukan alat kelengkapan dewan,” ujarnya.

Ketua Fraksi PPP, H Latib menyampaikan, jika tata tertib tidak segera dibahas dan diselesaikan, maka akan berdampak pada pembahasan RAPBD 2020. Sebab, bulan depan pembahasan RAPBD 2020 sudah harus dimulai.

“Jangan sampai pembahasan RAPBD 2020 terbengkalai karena tatib dewan yang tidak kunjung dibahas. Sebab, sepertinya pembahasan RAPBD yang sekarang ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” tandas H. Latib.

Loading...

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Sumenep, H. Hamid Ali Munir mengaku, pembahasan tatib merupakan kewajiban pimpinan sementara. Namun, pihaknya segera mengundang pimpinan fraksi-fraksi untuk dimintai pendapatnya terkait pembahasan tatib dewan tersebut.

“Besok kami akan menggelar rapat dengan pimpinan fraksi-fraksi dalam rangka persiapan pembahasan tatib. Kami akan melibatkan fraksi dalam hal ini,” dalih Hamid.(*)

Baca Juga :

Penulis : Samsul Arifin
Editor : Nurul Hijriyah
Berita PortalMadura
Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PortalMadura.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE