PortalMadura.Com, Sumenep – Pembangunan gedung baru DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tidak bisa dibangun tahun 2020, bahkan baru bisa dibangun tahun 2022.
Pasalnya, sesuai aturan pembangunan gedung dengan sistem multy years yang diawali dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati dan Pimpinan Dewan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara, jabatan Bupati Sumenep di Kota Keris ini akan berakhir pada tahun 2020.
“Jadi, pembangunan gedung baru dewan itu tidak bisa dilaksanakan tahun 2020, minimal di tahun 2022 menunggu Bupati baru,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, Senin (13/1/2020).
Baca Juga: Harga Cabai di Sumenep Naik
Karena itu, wakil rakyat di Sumenep harus lebih lama lagi untuk menempati kantor baru, sebab proyek fisik pembangunan gedung dewan senilai Rp 42 miliar pada tahun anggaran 2019 gagal dilaksanakan dan tidak bisa dilanjutkan pada tahun 2020.
“Tidak terserapnya anggaran pada tahun 2019 lalu itu mengindikasikan ketidakmampuan instansi teknis untuk merealisasikannya. Sebab, sesuai rencana proyek fisik dimulai 2019, kemudian dilanjutkan 2020, sehingga pada tahun 2021 gedung DPRD yang baru itu sudah bisa ditempati,” terangnya.
Ia mengaku akan mengundang instansi teknis untuk mengevaluasi kendala pembangunan gedung dewan, termasuk sejumlah proyek besar lainnya yang tidak terserap pada tahun 2019.
“Nanti kami akan mengundang instansi teknis untuk mempertanyakan apa kendalanya, termasuk kendala banyaknya sejumlah proyek besar yang tidak terealisasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada tahun 2014, hasil kajian Institut Tekhnologi Sepuluh November (ITS), gedung DPRD dinilai kurang layak untuk ditempati, karena lantai II gedung paripurna dinilai tidak aman ditempati di atas 50 orang, sehingga pemkab berencana membangun gedung baru yang lebih representatif.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
