PortalMadura.Com, Bangkalan – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD setempat.
Mereka mendesak anggota DPRD Bangkalan untuk sama-sama menolak seluruh pasal yang terdapat dalam revisi RUU MD3 karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia.
“Dewan itu bagian dari kita, dia adalah wakil yang dipilih oleh kita, maka dari itu dengan tegas menolak revisi MD3 karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” teriak salah satu orator aksi, Fitri, Senin (5/3/2018).
Mahasiswa juga meminta anggota DPRD Bangkalan mengawal dan mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) menerima uji materiil RUU MD3 lantaran UU tersebut jika sudah disahkan akan menjadikan DPR dan DPD mendapat keistimewaan di mata hukum.
“Tidak ada pasal yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPR dalam pasal itu, kalau UU itu sampai disahkan, maka DPR dan DPD akan kebal hukum,” tegas dia.
Selain itu, massa juga menuntut pencabutan pasal 245 karena dianggap bertentangan dengan keputusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014.
“Melalui aksi ini, kami meminta Presiden membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-undang karena ini negara demokrasi,” tandasnya.
Selama aksi, mereka yang membawa bendera kebesarannya mendapat pengawalan dari aparat kepolisian setempat. (Hamid/Har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
