PortalMadura.Com, Sumenep – Hasil serap aspirasi yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menemukan banyak hal yang perlu penanganan serius oleh pihak eksekutif.
Wakil Ketua DPRD Sumenep, Faisal Muhlis mengungkapkan, berdasarkan keluhan masyarakat selama melaksanakan reses, mayoritas soal pelayanan pemerintah daerah. Hal ini, juga sudah dilaporkan oleh semua fraksi.
Namun, secara garis besar yang sifatnya emergensi untuk segera ada tindak lanjut dari pemerintah ada tiga hal, yakni persediaan pupuk, program simpanan keluarga sejahtera (PSKS), dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Tiga hal itu, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi, perlu ada solusi tepat dan cepat,” katanya, Jumat (19/12/2014).
Ia menjelaskan, persediaan pupuk pada saat musim tanam seringkali dikeluhkan oleh petani. Dan hampir dirasakan oleh seluruh petani, semisal musim tanam jagung maupun tanaman lainnya.
Perlu juga ada pembenahan data program PSKS. Jangan sampai ada warga yang memang berhak justru tidak menerima bantuan serta pencairan bantuan modal DBHCHT harus tepat waktu.
“Selama ini, kalau sudah panen tembakau baru dicairkan. Padahal, yang dibutuhkan oleh petani itu menjelang tanam tembakau sehingga penggunaannya tepat sasaran. Bukan, untuk keperluan lainnya,” tandasnya.(htn)