PortalMadura.Com, Pamekasan – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai program Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur untuk kesejehteraan masyarakat masih mandul.
Wakil Ketua HKTI Pamekasan, H. Nasir, menyebut pemerintah kurang proaktif dalam melakukan kontrol kepada beberapa Kelompok Tani (Poktan). “Utamanya di daerah utara, karena minimnya sarana,” paparnya, Selasa (26/9/2017).
Menurutnya, para Poktan masih menjerit soal harga pupuk yang berada diatas harga eceran tertinggi (HET). “Pemenuhan pupuk bagi Poktan itu penting,” ungkapnya.
Pihaknya meminta agar dinas terkait bisa melakukan pengawasan ke bawah agar program yang telah digelontorkan bisa maksimal. “Lebih-lebih saya harapkan kepada komisi DPRD agar turut memantau,” harapnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Pamekasan, Isye Windarti mengatakan, kebutuhan pupuk masih aman. Karena sudah sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan itu sudah menjadi kewenangan kios dari tiap kecamatan.
“Kalau soal pengecekan dan kontrol ke bawah, sudah dilakukan oleh tim kami,” paparnya.
“Soal harga diatas harga eceran tertinggi, itu bukan wewenang kami,” dalihnya.(Hasibuddin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
