oleh

ICW Desak BPK Hitung Kerugian Negara Karena Gaji PNS Korup

PortalMadura.Com, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung besaran kerugian Negara akibat gaji yang harus dibayarkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) berstatus koruptor.

Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah mengatakan langkah itu perlu dilakukan karena pemberian gaji kepada PNS berstatus koruptor tidak sesuai aturan yang berlaku dan dapat merugikan Masyarakat.

“BPK harus segera menghitung agar kerugian Negara yang timbul dapat segera diketahui,” ujar Wana, Rabu, di Jakarta.

Wana mengatakan per 17 September 2018 Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada 2.357 PNS yang divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti korupsi.

Rinciannya, 98 PNS yang bekerja di Kementerian sedang 2.259 lainnya di Provinsi, Kabupaten dan Kota. dilaporkan Anadolu Agency, Rabu (20/2/2019).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala BKN telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) soal pemecatan PNS yang telah dijatuhi pidana korupsi oleh pengadilan.

Sayangnya, lanjut Wana, hingga akhir Januari 2019, 1.466 PNS belum diberhentikan.

Pada saat yang sama, imbuh Wana, Negara harus terus mengeluarkan gaji untuk membayar PNS korup itu.

ICW telah meminta data rinci PNS koruptor dan besaran gaji yang mereka peroleh setiap bulan kepada BKN, namun hanya beroleh data jumlah pegawai terkait secara umum.

Berdasarkan estimasi ICW, dengan gaji pokok Rp3,5 juta, artinya Negara harus mengalokasikan anggaran minimal Rp5,131 miliar setiap bulan atau Rp61,6 miliar dalam setahun untuk PNS korup.

Setelah ini, ujar Wana, ICW akan menggelar audiensi dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri agar Pemerintah segera memberhentikan PNS korup.


Anadolu Agency
Sumber : Anadolu Agency

Komentar