PortalMadura.Com, Sumenep – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati setempat. Mereka mengkritisi program wirausaha muda dan transparansi anggaran.
“Pada momentum hari jadi ke 748 Kabupaten Sumenep ini kami akan mengingatkan bupati dan wabup, di mana salah satu program unggulannya berupa mencetak lima ribu wirausaha muda ini berjalan tidak maksimal. Sejak 2016 hingga sekarang, sekitar 2 ribu wirausaha muda telah tercetak, namun mereka tidak mendapatkan fasilitas sesuai kompetensinya,” kata korlap aksi, Siti Zahro, Senin (30/10/2017).
Selain itu, pemanfaatan anggaran tidak sesuai harapan. Transparansi penggunaan menjadi pertanyaan publik. Buktinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu memberi catatan wajar dalam pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi APBD Sumenep kurang tepat.
“Jangan-jangan Sumenep ini penuh koruptor. Jangan biarkan koruptor bersarang demi mendapatkan keuntungan pribadinya. Bumi Sumekar ini harus bersih dari tindak pidana korupsi karena itu sangat menyakitkan rakyat,” ucapnya.
Ia juga meminta agar dilakukan perbaikan dalam sistem mencetak wirausaha muda dan pelaksanaan anggaran. Sebab, jika tidak ada perubahan sistem, dipastikan Sumenep akan semakin buram. Jangankan makmur, mau berkembang pun akan sulit jika sistem yang dijalankan pemerintah tidak mengacu pada kepentingan rakyat.
“Terkait dengan anggaran, silahkan transparansi kepada publik. Jangan bodohi publik dengan bukti-bukti kesuksesan yang semu. Rakyat sangat berharap agar pemerintah tetap komitmen memperjuangkan kemakmurannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pemerintahan Setkab Sumenep, Heri Koentjoro mengatakan, terkait dengan program wirausaha muda, pemerintah telah menetapkan prosedurnya. Bahkan pemerintah siap membantu wirausaha muda hingga pemasaran hasil produksinya.
“Terkait dengan hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan anggaran, pemerintah telah mengikuti semua saran atau catatan dari BPK, baik secara admninistrasi maupun yang lain,” tukas Heri. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
