oleh

Inilah Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Sumenep (Bagian II Habis)

PortalMadura.Com, Sumenep – Tidak jauh berbeda dengan Komisi A dan B DPRD Sumenep. Pada Komisi C dan D dalam rekapitulasi hasil pembahasan sisi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 juga terdapat ada perubahan, baik dari pendapatan maupun belanja daerah.

Untuk mitra kerja Komisi C yang memberikan kontribusi Pendapatan Daerah yakni Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan, Dinas Perhubungan, dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan dengan total Pendapatan Daerah setelah pembahasan komisi tetap tidak ada perubahan yakni sebesar Rp. 4. 195. 102. 750 (4 Milyar 195 Juta 102 Ribu 750 Rupiah), atau sama dengan usulan anggaran dalam Draf Perubahan APBD TA. 2014.

Secara keseluruhan jumlah Belanja Daerah pada Mitra Kerja Komisi C dalam Draf Perubahan APBD TA. 2014 usulan semula dianggarkan sebesar Rp. 317. 581. 515. 428 (317 Milyar 581 Juta 515 Ribu 428 Rupiah), setelah pembahasan bertambah sebesar Rp. 277. 000.000 (277 Juta Rupiah), sehingga total Belanja Daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 317. 858. 515. 428 (317 Milyar 858 Juta 515 Ribu 428 Rupiah).

Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Fajar Hari Ponto menyarankan, kepada SKPD untuk segera merealisasikan seluruh belanjanya setelah Rancangan Perubahan APBD TA. 2014 hasil evaluasi Gubernur ditetapkan.

“Selain itu, perlu terus diupayakan dan mendapat fokus perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap kebijakan peningkatan pembangunan bidang infrastruktur,” tandas Politisi Golkar ini.

Sementara, pada mitra Komisi D DPRD Sumenep, disebutkan pada pendapatan yang terdapat 4 Empat) Mitra Kerja semula sebesar Rp. 53. 257. 637. 326 (53 Milyar 257 Juta 637 Ribu 326  Rupiah), setelah Pembahasan Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 81. 831. 155.400 (81 Milyar 831 Juta 155 Ribu 400  Rupiah), bertambah sebesar Rp. 28. 573. 518. 74 (28 Milyar 573 Juta 518 Ribu 74 Rupiah).

Loading...

Untuk belanja tidak langsung ; secara keseluruhan untuk Belanja Pegawai yang terdapat pada 9 (Sembilan) Mitra Kerja Komisi D pada APBD semula sebesar Rp. 745. 987. 244. 840 (745 Milyar 987 Juta 244 Ribu 840 Rupiah), setelah Pembahasan Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 713. 682. 256. 525 (713 Milyar 682 Juta 256 Ribu 525 Rupiah) berkurang sebesar Rp. 32. 304. 988. 315 (32 Milyar 304 Juta 988 Ribu 315 Rupiah).

Sedangkan Bantuan Keuangan ; secara keseluruhan untuk Belanja Bantuan Keuangan yang terdapat pada 9 (Sembilan) Mitra Kerja, semula sebesar Rp. 39. 947. 279 (39 Milyar 947 Juta 279 Ribu  Rupiah), setelah Pembahasan Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 47. 218. 324 (47 Milyar 218 Juta 324 Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp. 7. 271. 45.000 (7 Milyar 271 Juta 45 Ribu Rupiah).

Sedangkan Belanja Langsung ; secara keseluruhan untuk belanja langsung yang terdapat pada 9 (sembilan) Mitra Kerja semula sebesar Rp. 169. 789. 107. 413 (169 Milyar 789 Juta 107 Ribu 413 Rupiah), setelah Pembahasan Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 243. 320. 562. 274 (243 Milyar 320 Juta 562 Ribu 274 Rupiah), bertambah sebesar Rp. 73. 531. 454. 861 (73 Milyar 531 Juta 454 Ribu 861 Rupiah).

Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Moh Subaidi mengungkapkan, untuk Kasus sengketa tanah yang diatasnya dibangun Sekolah Negeri, dan seringkali berbuntut pada terjadinya penutupan sekolah diharapkan kepada Dinas Pendidikan agar secepatnya bisa diselesaikan.

Catatan lain disebutkan, bahwa menghadapi bencana kekeringan yang terjadi dibeberapa desa di Kabupaten Sumenep diharapkan kepada Badan Penanggulangan Bencana agar selalu siaga mengambil langkah antisipasi  dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. “Sehingga bila terjadi bencana kekeringan dapat segera diatasi,” tandasnya.(hms/htn)



whatsapp share top ten article
Loading...
Loading...

Komentar