portalmadura.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluruskan kabar yang beredar di masyarakat mengenai rencana pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 pada periode Oktober 2026. Pemerintah memastikan bahwa kabar tersebut adalah hoaks dan belum ada kebijakan penyaluran BSU untuk bulan ini.

Klarifikasi ini disampaikan Kemnaker menyusul maraknya unggahan dan pesan berantai di media sosial yang mengeklaim bahwa pemerintah kembali membuka pencairan BSU tahap terbaru menjelang awal Oktober 2026. Menanggapi hal tersebut, Kemnaker menegaskan belum menerbitkan regulasi maupun jadwal resmi penyaluran bantuan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah belum memiliki agenda penyaluran BSU tahap lanjutan dalam waktu dekat. Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dan tidak mudah tergiur oleh informasi yang beredar dari sumber yang tidak jelas.

Pihak Kemnaker mengingatkan para pekerja agar berhati-hati terhadap berbagai tautan palsu yang beredar. Tautan tidak resmi ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan tindak penipuan maupun pencurian data pribadi (phishing).

Satu-Satunya Kanal Resmi Cek Status BSU

Untuk menghindari salah informasi, masyarakat yang ingin memastikan status terkait program bantuan sosial ini hanya diperbolehkan mengakses kanal resmi yang dikelola langsung oleh pemerintah.

Satu-satunya situs resmi untuk mengecek status penerima BSU adalah bsu.kemnaker.go.id. Seluruh data calon penerima BSU dihimpun melalui verifikasi berbasis data kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025.

Kriteria Penerima BSU Sesuai Ketentuan

Sebagai panduan, regulasi BSU yang berlaku pada periode penyaluran sebelumnya menetapkan sejumlah kriteria utama bagi calon penerima, antara lain:

Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid.
Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU).
Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan.
Diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.

Kemnaker menegaskan bahwa penerima yang terbukti tidak memenuhi kriteria sesuai Permenaker No. 5 wajib mengembalikan dana bantuan yang telah diterima langsung ke Kas Negara.

Cara Aman Mengecek Status Lewat NIK

Guna mengecek status kepesertaan secara aman tanpa risiko kebocoran data, pekerja dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

Akses laman resmi di bsu.kemnaker.go.id.
Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP pada kolom yang tersedia.
Ketik kode keamanan (captcha) yang muncul di layar dengan benar.
Klik tombol “Cek Status” untuk melihat informasi resmi.

Apabila program BSU resmi berjalan dan pekerja dinyatakan memenuhi syarat, penyaluran dana dilakukan langsung ke rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) serta BSI tanpa dipungut biaya tambahan atau melalui pendaftaran mandiri di luar sistem resmi.