PortalMadura.Com, Sumenep – Petani di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tahun 2017 ini harus gigit jari. Pasalnya, alokasi pupuk bersubsidi jenis urea yang telah ditetapkan Pemprov Jatim tidak sesuai dengan kebutuhan riil petani.
Sesuai usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani, pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan pupuk sebesar 51 ribu ton. Namun pagu yang ditetapkan Pemerintah Propinsi Jatim hanya 24 ribu ton lebih atau tidak sampai separuh dari kuota yang diusulkan.
“Usulan kami sesuai RDKK sebesar 51 ribu ton, tapi pagu yang ditetapkan sekitar 50 persen dari yang diusulkan,” ungkap Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Perkebunan Sumenep, Bambang Heriyanto, Senin (31/1/2017).
Bambang menyampaikan, kuota pupuk jenis lainnya dinyatakan sama dengan di tahun 2016 yaitu SP 36 sebanyak 6.565 ton, ZA sebanyak 7.433 ton, dan Ponska sebanyak 6.740 ton. “Kalau pupuk jenis lainnya tidak ada perubahan, sama dengan tahun 2016,” jelasnya.
Ia menyampaikan, rendanya kuota pupuk tersebut diduga karena Pemerintah berkeinginan mengurangi pupuk kimia agar petani beralih pada pupuk organik. “Pengurangan pupuk bersubsidi itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia sebab dinilai bisa merusak struktur tanah akibat zat kimia,” tuturnya.
Kendati demikian, ia mengakui, kuota pupuk bersubsidi yang ditetapkan Pemprov itu rentan terjadi kelangkaan sebab jauh dibawah RDKK petani. Untuk meminimalisir terjadinya gejolak di petani, pihaknya bakal mengarahkan petani untuk memanfaatkan pupuk organik dan akan mengusulkan penambahan kuota pupuk dalam memenuhi kebutuhan petani.
“Tahun lalu kami juga mengalami seperti ini, makanya pada pertengahan tahun, kami mengusulkan penambahan kuota kembali dan ternyata di akomodir. Untuk itu pada tahun 2017 ini akan kami upayakan hal yang sama,” tukasnya. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
