PortalMadura.Com, Sumenep – Kebijakan satu pintu pada Bagian Humas Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, soal semua konfirmasi pemberitaan di lingkungan Pemda setempat mendapat sorotan banyak pihak. Bahkan, Sumenep yang seharusnya bertambah terbuka malah justru semakin mempersempit akses informasi.
“Kebijakan satu pintu itu justru Pemda terkesan semakin mempersempit akses informasi. Ini kan kebijakan yang mundur,” ungkap Ketua PWI Sumenep, Ach Rifai, Selasa (10/4/2018).
Menurutnya, kebijakan tersebut juga memperlambat terpublikasinya informasi perkembangan pembangunan di Kabupaten ujung timur Pulau Madura ini. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan informasi secara cepat atas perkembangan pembangunan dan program pemerintah Sumenep.
“Selain itu, kinerja insan pers juga terkendala. Yang biasanya mendapatkan informasi secara mendalam dari dinas teknis terkait, karena hanya dapat konfirmasi dari Humas, informasi tersebut tidak tersaji dengan maksimal,” ucapnya.
Sebab, lanjutnya, Humas tidak mungkin menguasai semua materi yang ada di puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga informasi atau berita tersebut tidak sampai dengan utuh sesuai kebutuhan masyarakat.
“Bupati perlu meninjau kembali kebijakan satu pintu itu. Sebab, di samping dampak positif, justru dampak negatifnya lebih banyak dan yang dirugikan adalah rakyat,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sumenep enggan berkomentar saat ditanya awak media soal perkembangan pembangunan dengan alasan ada kebijakan bupati, yakni satu pintu pada Humas Pemkab setempat.
Kebijakan satu pintu itu muncul setelah rapat bupati dan semua pimpinan OPD yang digelar di salah satu ruangan kantor Bupati jalan Dr Cipto Sumenep. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
