PortalMadura.Com, Sampang – Pansus DPRD Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menerbitkan tiga rekomendasi pada eksekutif untuk mengejar status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2018.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di DPRD Sampang, Rahmad Hidayat menyampaikan, untuk meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) perlu banyak upaya yang dilakukan.
“Selama ini sudah diupayakan sejak beberapa tahun terakhir. Tapi, sama sekali belum berhasil,” katanya, Senin (16/7/2018).
Berdasarkan hasil kajian Pansus DPRD, ada tiga rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh pihak eksekutif untuk mendapatkan status WTP.
“Antara lain, inventarisasi aset, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memahami persoalan yang terjadi serta ada koordinasi antar sektoral OPD oleh Inspektorat,” ujarnya.
Diakui, jika rekomendasi Pansus DPRD didasarkan melalui analisa pada kondisi pemerintahan. Bahkan tiga rekomendasi itu, diyakini sangat berpengaruh terhadap perolehan status WTP.
“Namun, diantaranya masih ada yang kurang jelas terkait pendataan aset serta manajemen di tingkat OPD sehingga perlu ada perbaikan,” ujarnya.
Rahmad menyatakan, inventarisasi aset menjadi acuan problem paling urgen. Semisal, dokumen pengadaan aset yang sebelumnya dilaporkan hilang.
“Sisi lain, perlu adanya komitmen dari setiap pimpinan dan staf OPD. Termasuk peningkatan pembinaan kepegawaian dengan maksimal,” ucapnya.
Sementara, Penjabat (Pj) Bupati Sampang, Jonathan Judianto berjanji, seluruh rekomendasi Pansus akan menjadi bahan perbaikan peningkatan kinerja pemerintahan hingga pada tingkat OPD.
“Sampang nyaris mendapatkan status WTP pada tahun kemarin. Target kami, optimis mendapat status WTP tahun ini,” tandasnya.(Rafi/Nanik)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
