PortalMadura.Com, Pamekasan – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mempersoalkan wacana penerapan sertifikat pra nikah bagi calon pengantin yang rencananya akan diberlakukan mulai tahun 2020 oleh pemerintah pusat.
Salah satu staf Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kemenag Pamekasan, Hairiyah meminta, agar pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Apalagi wacana itu sampai sekarang masih menuai pro kontra di kalangan masyarakat.
“Kami harap pemerintah mengkaji ulang sebelum aturan itu ditetapkan dan diterapkan terhadap masyarakat, karena hal tersebut banyak menuai pro kontra,” katanya, Selasa (3/12/2019).
Dikatakan, meskipun tanpa penerapan sertifikasi pra nikah pihaknya sudah memberikan pelayanan terbaik bagi calon pengantin dengan memberikan bimbingan sebelum menjalani biduk rumah tangga yang sama-sama bertujuan agar para calon pengantin tahu hidup berumah tangga.
“Bentuk pelayanan tersebut bisa dengan cara bimbingan dan arahan sebelum memulai rumah tangga. Memang pemerintah berkuasa, namun alangkah lebih eloknya sebelum aturan tersebut diterapkan mendengarkan keluhan masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga: Dua Wanita Ini Diduga Penyedia Perempuan Cantik Buat Lelaki Hidung Belang di Sumenep
Pihaknya juga berharap pemerintah pusat melakukan musyawarah dengan berbagai pihak untuk mendengarkan suara masyarakat di kalangan akar rumput. Sehingga aturan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah pusat mewacanakan ada sertifikasi pra nikah bagi calon pengantin sebelum menikah dengan mengikuti beberapa proses dan tahapan bimbingan nikah yang tujuannya untuk menekan angka perceraian.
“Mengenai aturan itu ada masyarakat yang setuju dan ada pula yang tidak, tapi kami yakin lebih banyak yang tidak setuju,” tutup dia.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
