PortalMadura.Com, Surabaya – Kodam V/Brawijaya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan), menggelar sosialisasi tentang regulasi dan kesadaran pertahanan cyber, Jum'at (2/10/2015).
Sosialisasi yang berlangsung selama dua hari, dimulai dari tanggal 1 hingga 2 Oktober 2015 bertempat di Alua Mako Pomdam V/Brawijaya. Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Pangdam V/Brawijaya Bidang Sosial Budaya (Sosbud), Kolonel Inf Iwan Haryono mewakili Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, yang dihadiri 50 personel TNI baik dari TNI-AD, TNI-AU maupun TNI-AL.
Pangdam V/Brawijaya dalam amanatnya yang dibacakan Staf Ahli Pangdam V/Brawijaya Bidang Sosbud, menyampaikan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh personel TNI dalam menetukan langkah konkrit untuk menangkal segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan berbangsa dan bernegara serta mengamankan informasi tentang negara untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Pangdam sangat serius dan perhatian terhadap perkembangan informasi khususnya cyber, dan berharap semua peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh nara sumber dapat dipraktekan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di satuan masing-masing,” ujar Kolonel Iwan.
Walaupun dengan waktu yang terbatas, namun Pangdam yakin dan percaya, para peserta dapat memahami semua materi yang disampaikan oleh Tim dengan baik. Dengan demikian sasaran dari pelaksanaan sosialisasi ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu terwujudnya kesadaran akan pentingya pertahanan cyber bagi satuan Kodam V/Brawijaya guna mengamankan sistem data satuan dari peretas yang tidak bertanggung jawab, serta terus mendukung program pemerintah dalam membangun pertahanan cyber yang sekarang tengah digalakkan”, imbuhnya.
Sementara itu, Dirjen Pothan Dr Timbul Siahaan dalam amanatnya yang dibacakan Analis Madya Bidang Opini Puskompublik Kemhan RI, Kolonel Arm Totok Sugiharto S.Sos., menyampaikan bahwa ketika logika perang mengalami perubahan dari Konvensional menuju perang cyber, maka TNI dituntut kesiapannya mengimplementasikan tehnologi perang modern guna menjaga kedaulatan NKRI.
“Pertahanan cyber sebagai bagian dari pertahanan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan dalam koordinasi pelaksanaannya,” ujarnya.
Guna mengantisipasi hal tersebut, kini dalam proses akhir untuk membentuk kelembagaan struktural pusat pertahanan cyber dan tentunya semua ini perlu adanya koordinasi dengan semua lapisan masyarakat, khususnya praktisi dan pengguna sehingga dampak yang mungkin timbul dapat diminimalkan.
Masalah cyber adalah masalah yang mengancam kepentingan dan hajat hidup orang banyak, oleh karenanya harus diatasi secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat.
Diharapkan dengan kegiatan ini akan mendapatkan hasil yang optimal tentang pentingnya menjaga menjaga kemampuan pertahanan Cyber di Indonesia.(rls/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
