PortalMadura.Com, Sumenep – Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Nurus Salam angkat bicara soal tidak terealisasinya bantuan hibah tahun anggaran 2017 sebesar Rp 5 miliar di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan setempat.
Ia menilai, perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas Peternakan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan itu sudah sejak awal tahun dan tidak bisa dijadikan alasan.
“Kalau persoalan perubahan nomenklatur OPD itu kan semua SOPD di Sumenep berubah sejak awal tahun 2017, tapi kenapa di dinas lain program yang berkaitan dengan rakyat bisa terealisasi dengan baik. Hanya di satu dinas ini yang tidak terealisasi,” kata Nurus Salam, Jumat (1/12/2017).
Ia menegaskan, tidak terealisasinya program bantuan hibah tersebut lantaran pimpinan OPD terkait tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Hal tersebut harus menjadi salah satu evaluasi bagi Bupati dan Wabup karena program tersebut untuk rakyat sebagaimana disepakati oleh eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Perubahan APBD 2017.
“Kalau memang disebabkan oleh perubahan nomenklatur OPD, tapi kenapa program lain yang berkenaan dengan kepentingan dirinya bisa dilaksanakan, sementara program yang berkenaan dengan rakyat tidak bisa direalisasikan. Ini kan aneh,” tegasnya.
Ia menambahkan, kalau program tersebut tidak bisa terealisasi, dipastikan akan berpengaruh pada penganggaran di tahun berikutnya. Sebab, APBD itu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Bisa jadi pada tahun berikutnya anggaran untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bisa dikurangi, terutama anggaran untuk program bantuan hibah tersebut,” tukasnya. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
