PortalMadura.Com, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kedua pasangan calon Presiden tidak menjadikan HAM sebagai strategi dalam membuat kebijakan terkait pembangunan infrastruktur dan energi.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan hal itu ditunjukkan kedua calon Presiden saat bertarung dalam debat kedua Pilpres 2019 pada Minggu malam.
Amir menilai kedua calon Presiden dalam memaparkan visi dan misi terkait infrastruktur, energi, pangan dan lingkungan hidup hanya mementingkan keinginan pasar.
Harusnya kata dia, berdasarkan UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Pemerintah harus memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat. Sehingga kata dia HAM Masyarakat tidak terabaikan.
“Dasar pembangunan hanya berorientasi kepada pasar,” ujar Amir di kantornya pada Senin.
Menurut dia, pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya tersebut harus menjadi landasan kebijakan Pemerintah lantaran saat ini masih terdapat adanya aduan kepada Komnas HAM salah satunya mengenai konflik lahan.
“Konflik dalam konteks lahan yang berhubungan dengan pertambangan, pembangunan infrastruktur juga. Ini banyak terjadi,” kata Amir.
Pada debat malam tadi, Komnas HAM memberikan sejumlah catatan. dilaporkan Anadolu Agency, Senin (18/2/2019).
Komisioner Komnas HAM Hairansyah mengatakan dalam aspek pangan, Komnas HAM menilai kedua pasangan baru mencermikan pada aspek ketersediaan dan proteksi kepada petani meski memiliki strategi berbeda terhadap kebijakan impor pangan.
“Tetapi keduanya belum menyentuh akar persoalan yaitu ketimpangan penguasaan lahan bagi para petani yang rata2 hanya memiliki 0,5 Ha,” kata Hariansyah.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
